RI akan Tagih Janji Negara Maju Bantu US$ 100 M untuk Perubahan Iklim
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Pemerintah sendiri juga telah berkomitmen untuk mengarah ke pengembangan energi hijau, dimana porsi pembangkit EBT dalam draft RUPTL 2021-2030 mendominasi.
Namun demikian, masalah pendanaan menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam merealisasikan target-target yang sudah dicanangkan tersebut. "Kita butuh dana yang cukup besar, G20 ini menjadi momentum Indonesia sudah siap mampu untuk melakukan transisi energi hanya saja butuh dukungan dari negara lain," katanya.
Analisis OECD yang dirilis pada akhir Oktober lalu menunjukkan, target penyaluran US$ 100 miliar tersebut mungkin baru tercapai pada tahun 2023. Padahal dana ini awalnya ditargetkan bisa tersalurkan penuh pada tahun 2020. Adapun realisasi pada 2019 sudah mencapai US$ 79,6 miliar.
"Negara-negara maju gagal memenuhi janji mereka untuk mendanai US$ 100 miliar per tahun bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi ancaman climate change baik dalam bentuk program adaptasi maupun mitigasi," tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun instragm pribadinya @smindrawati, tahun lalu, Kamis (4/11).
