G7 Tawarkan Indonesia Bantuan Rp 156,5 T untuk Keluar dari Batu Bara
Indonesia Diminta Batalkan Proyek PLTU Batu Bara
European External Action Service (EEAS) melaporkan bahwa kesepakatan yang ditengahi oleh AS dan Jepang dengan Indonesia terancam oleh proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di provinsi Kalimantan Utara.
Pemerintah Indonesia menyetujui fasilitas pembiayaan pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 5 gigawatt (GW). “Meskipun posisi konsisten dari kelompok donor bahwa jika proyek ini dilanjutkan, maka JETP tidak akan tersedia,” kata EEAS.
Sebagai bagian dari pembicaraan kuat yang dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan utusan iklim John Kerry, para donor sekarang sedang menjajaki bagaimana penyimpanan tenaga surya dan baterai dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara.
“Sebuah pertemuan di Washington pada 14 Oktober mengkonfirmasi kesediaan kedua belah pihak untuk meluncurkan JETP, namun beberapa perbedaan besar masih ada,” kata laporan EEAS.
Laporan media yang mengutip lembaga think tank Indonesia mengatakan bahwa pemerintah di Jakarta mengharapkan untuk mengumumkan kesepakatan tersebut pada pertemuan puncak para pemimpin G20 di Bali, yang berlangsung pada minggu kedua COP27.
Para donor telah memberi tahu Indonesia bahwa mereka harus menargetkan puncak emisi sektor listrik pada 2030 sebelum mencapai nol pada 2050-2055.
Tetapi Indonesia telah keberatan dengan jadwal yang diusulkan untuk meluncurkan energi terbarukan dan memotong subsidi batu bara, kata EEAS. Jakarta juga menuntut lebih banyak uang untuk mempercepat penghentian pembangkit batu bara.
Para donor juga meminta reformasi yang menghapus kebijakan proteksionis, subsidi batu bara, dan ketidakpastian peraturan. Tetapi laporan EEAS mengatakan bahwa pembicaraan sebenarnya telah memburuk pada aspek-aspek ini.
“Indonesia mulai menyimpang dari posisi konstruktif sebelumnya mengenai reformasi kebijakan yang diperlukan,” tulis laporan EEAS.
