Mengenal Pajak Royalti, Definisi, Tarif, dan Pemotongannya
Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, tarif PPh Pasal 23 ditetapkan sebesar 15% dari penghasilan bruto, dan tidak bersifat final. Tarif tersebut dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan yang diterima.
Mengutip pajakku.com, royalti yang dimaksud adalah jenis royalti terhadap subjek pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Pengenaan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% ini, berlaku jika wajib pajak sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Namun, pemotongan pajak ini, dikecualikan untuk pihak bank sebagai subjek dalam negeri.
Jika wajib pajak yang dimaksud tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Pasal 23 yang dikenakan adalah 30%. Dalam hal ini, dasar pengenaan pajak (DPP), adalah jumlah bruto royalti yang terutang atau kita bayarkan dengan nama dalam bentuk apa pun.
Sementara, berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU PPh, penghasilan berupa royalti yang diterima oleh subjek pajak luar negeri dari wajib pajak dalam negeri akan dikenakan PPh Pasal 26, dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto, atau disesuaikan dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Artinya, subjek pajak luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban melaporkan surat pemberitahuan (SPT) di Indonesia. Sementara, wajib pajak dalam negeri yang membayarkan royalti tersebut, memiliki kewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pajak royalti sendiri terutang pada saat penandatangan kontrak atau faktur atas royalti.
Pemotongan Pajak Royalti
Apabila seseorang atau suatu badan usaha membayarkan royalti kepada pihak penerima royalti, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti sebesar 15% dari jumlah bruto dan membuat bukti potong PPh Pasal 23.
Kedua, melakukan penyetoran PPh Pasal 23 atas royalti dengan membuat kode billing yang kode akun pajaknya 411124 dan kode jenis setoran 103. Dalam hal ini, penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Ketiga, melakukan pelaporan PPh Pasal 23 atas royalti dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi melalui layanan daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni DJP Online. Pelaporan juga bisa dilakukan melalui Perusahaan Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).
