Mengenal Jalan Nasional dan Dasar Hukum Perubahan Status Jalan
Pembagian Status Jalan
Jalan nasional termasuk dalam lima kelompok jalan di Tanah Air yang diatur Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Selain jalan nasional, ada juga jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
Yang dimaksud dengan jalan nasional adalah jalan arteri primer, jalan kolektor yang menghubungkan antaribukota provinsi, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Bila terdapat dua atau lebih jalan yang menghubungkan antaribukota provinsi, hanya satu yang ditetapkan statusnya sebagai jalan nasional.
Jalan nasional dikelola oleh Kementerian PUPR lewat DItjen Bina Marga. Jalan ini diberi kode K1. Khusus di DKI Jakarta, hanya ada dua jenis jalan: jalan provinsi dan jalan nasional.
Sedangkan jalan daerah merupakan jalan yang menghubungkan ibu kota satu daerah dengan yang status lebih rendah. Misalnya, jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antaribu kota kabupaten/kota, serta jalan strategis provinsi.
Ada dua cara membedakan status jalan nasional dengan jalan lainnya. Pertamam dari papan penunjuk jalan yang biasanya mencantumkan status jalan. Kedua, melalui marka jalan.
Peraturan terkait marka jalan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan. Di jalan nasional, ada marka membujur berwarna putih dan kuning secara bersamaan. Sementara di jalan provinsi dan kabupaten/kota, marka jalan hanya berwarna putih membujur putus-putus atau tidak terputus.
Mungkinkah Status Jalan Berubah?
Dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, sebuah jalan daerah bisa naik tingkat bila kepala daerah mengusulkan kepada kepala daerah yang lebih tinggi.
Misalnya, sebuah jalan kabupaten/kota punya peran penting secara nasional, maka bupati/walikota bisa mengusulkan jalan itu menjadi jalan nasional kepada menteri. Begitu juga kalau jalan itu punya peran penting terhadap provinsi, bupati/walikota bisa mengusulkan jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi pada gubernur.
Namun, penetapan status sebuah ruas jalan sebagai jalan nasional ini dilakukan secara berkala melalui keputusan menteri. Karena itu, bisa ada pengurangan atau penambahan jumlah jalan nasional tanpa penambahan panjang jalan yang terdaftar.
