Sejarah PPh Indonesia, dari Era Kolonial hingga Reformasi Pajak 1983
Pada dasarnya, sistem Pajak Peralihan ini mengikuti Pajak Pendapatan 1932, dengan beberapa perubahan. Perubahan yang dimaksud ini seperti pembagian sumber penghasilan menjadi empat macam, yaitu penghasilan dari usaha dan pekerjaan, penghasilan dari barang bergerak, penghasilan dari barang tidak bergerak dan penghasilan dari pembayaran atas hak-hak.
Perubahan yang lain adalah pengenaan pajak tidak lagi di awal tahun melainkan di akhir tahun, dengan penerbitan surat ketetapan pajak sementara. Pengenaan pajak dihitung dengan membandingkan pajak tahun sebelumnya. Dari pajak tahun sebelumnya, kemudian ditetapkan pajak untuk tahun berjalan secara sementara.
6. Pajak Pendapatan
Aturan Pajak Pendapatan muncul pada 1957, yang merupakan peleburan dari ketentuan Pajak Bumi, Pajak Peralihan, dan Pajak Upah. Atas terbitnya ketentuan mengenai Pajak Pendapatan, sejak 1957 berlaku dua UU PPh, yakni ordonansi Pajak Perseroan dan ordonansi Pajak Pendapatan.
Ketentuan baru ini memperkenalkan dua mekanisme, yakni membayar pajak sendiri (MPS) dan memungut pajak orang lain (MPO). MPS merupakan cikal bakal sistem self assesment yang berlaku saat ini. Pada sistem ini, wajib pajak melunasi pajaknya selama tahun berjalan dengan cara menghitung sendiri pajak terhutang dan melunasinya ke kas negara.
Dasar pengenaan untuk sistem MPS adalah penerimaan bruto atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tarif umum yang ditetapkan sebesar 1%, Namun, tarif MPS bukan merupakan tarif final. Artinya, pembayaran pajak dapat diperhitungkan pada saat pelaporan pajak untuk seluruh tahun pajak. Selain tarif umum, MPS juga mengenakan tarif lain sesuai dengan jenis usaha wajib pajak.
Sementara, MPO adalah mekanisme pembayaran atas Pajak Upah, dengan tarif sebesar 2% dari peredaran. Pemerintah menunjuk perusahaan dan kantor pemerintah sebagai wajib pungut MPO atas semua transaksi yang dilakukan.
Sistem MPO juga mengenalkan witholding tax atas deviden, yang kemudian diperluas menjadi pajak atas bunga, deviden dan royalti. Pajak atas pendapatan dari bunga, deviden dan royalti ini bersifat final.
Perubahan penting lainnya yang muncul dengan dikenalkannya Pajak Pendapatan adalah, mulai terlihat ketentuan yang bersifat mengatur. Di masa ini, mulai muncul berbagai macam tarif pajak untuk perseroan. Sementara, Pajak Penghasilan menjadi pajak schedular, yaitu pajak yang dikenakan tergantung dengan jenis pendapatan yang diperoleh.
Ketentuan mengenai Pajak Pendapatan ini terus digunakan hingga 31 Desember 1983, yakni ketika pemerintah memutuskan melakukan reformasi perpajakan.
Reformasi Pajak 1983
Reformasi pajak 1983 merupakan upaya mengubah berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebelumnya. Upaya ini mencoba menjawab tuntutan dan kebutuhan tentang perlunya seperangkat aturan perpajakan secara fundamental.
Secara spesifik, aturan yang dimaksud harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat di bidang kenegaraan.
Reformasi pajak 1983 menghasilkan UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). UU ini merupakan peraturan perundang-undangan pertama di Indonesia yang mengatur tentang Pajak Penghasilan setelah Indonesia merdeka.
Kemunculan UU yang secara khusus mengatur tentang penghasilan ini berangkat dari pemikiran perlunya mengatur PPh, yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari rakyat. Pemerintah saat itu menilai, perlu adanya UU khusus yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam sebuah negara demokrasi.
UU PPh ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut subjek pajak, obyek pajak dan tarif pajak dengan pengenaan yang merata, serta pembebanan yang adil. Sementara, tata cara pemungutan diatur dalam UU tersendiri, untuk mewujudkan keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami dan mematuhinya.
Dalam perjalanannya, UU ini mengalami beberapa kali perubahan selama masa pemerintahan Orde Baru, antara lain:
1. UU Nomor 7 tahun 1991
UU 7/1991 menyoroti tentang semangat pemerataan kesempatan berusaha, dengan memberikan insentif perpajakan kepada bentuk usaha tertentu, seperti perusahaan reksa dana (investment fund), dan modal ventura
Selain itu, UU ini juga mengenalkan bentuk insentif berupa perlakuan perpajakan atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tertentu. Ini dimaksudkan untuk menarik orang bekerja di daerah terpencil.
Selain itu, untuk meningkatkan penanaman modal di daerah terpencil, diberikan kemudahan berupa keluwesan menggunakan metode penyusutan dan amortisasi. Harapannya, hal ini bisa menarik minat penanam modal untuk berinvestasi di daerah terpencil, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan kerja di daerah yang dimaksud.
2. UU Nomor 10 tahun 1994
Secara garis besar undang-undang ini menyempurnakan UU sebelumnya, di mana terdapat enam pasal yang mengalami perubahan. Namun, tarif PPh tidak mengalami perubahan.
Tujuan utama UU 10/1994 adalah penguatan fungsi pajak sebagai pengatur. Hal ini terlihat dari tujuan perubahan, seperti menuju kemandirian bangsa, dan menunjang kebijakan pemerintah untuk pemerataan pembangunan.
Pada dasarnya, tujuan umum keluarnya UU 10/1994 adalah menggerakkan sektor ekonomi dan bisnis secara makro. Selain itu, UU ini juga untuk meningkatkan pelayanan pajak pada masyarakat, di antaranya menyederhanakan prosedur perpajakan dan peningkatan pengawasan serta penegakan hukum
yang berlaku.
Pokok-pokok perubahannya sebagian besar mengatur ketentuan subjek dan objek pajak. Hal lain yang juga banyak dirubah adalah, mengenai tata cara administrasi dan sistem penghitungan pajak.
Secara umum, reformasi perpajakan yang menghasilkan UU Nomor 83 tahun 1983 atau UU PPh menjadi dasar hukum atas pengenaan pajak atas pendapatan orang pribadi dan badan. UU ini menjadi landasan atas pembuatan aturan PPh hingga pasca-reformasi 1998.
