Produk Lokal Sulit Bersaing, Pemerintah Diminta Setop Impor Tekstil
Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi) meminta pemerintah menyetop impor tekstil dan produk tekstil (TPT) selama enam bulan. Hal ini untuk menyelamatkan industri TPT nasional.
Pemberhentian impor sementara diharapkan berlaku untuk industri TPT. Kecuali untuk kepentingan ekspor melalui Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
"Ikatsi meminta pemerintah untuk segera menghentikan impor sementara hingga ada perbaikan aturan impor," kata Ketua Umum Ikatsi Suharno Rusdi di Menara Kadin Jakarta, Senin (9/9).
Ikatsi meminta perbaikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 64 tahun 2017 yang dianggap sebagai salah satu akar masalah banjir impor tekstil. Permintaan tersebut telah disampaikan dalam surat kepada presiden dan beberapa kementerian terkait.
(Baca: RI Mampu Jadi Pemain Fesyen Besar Dunia karena Produksi Bahan Ini)
Poin yang diminta untuk diperbaiki ialah pemulihan dan penguasaan pasar domestik guna mendorong substitusi impor melalui penerapan trade remedies. Dalam jangka panjang selama lima tahun, diharapkan ada peningkatan daya saing untuk mendorong ekspor, yaitu dengan menjalankan agenda peningkatan daya saing di sektor bahan baku, energi, sumber daya manusia, teknologi, keuangan dan lingkungan.
Pembenahan sektor TPT dinilai menjadi langkah strategis untuk mengembalikan neraca perdagangan menjadi positif dan mencegah dampak buruk ekonomi makro lainnya. Sebab, bila sektor TPT memburuk, maka akan berdampak ke berbagai sektor.
“Sektor perbankan akan terdampak, setoran BPJS dan pembayaran listrik juga terdampak, makanya harus segera diperbaiki sebelum terlambat” kata Rusdi.
(Baca: Industri Tekstil Terbebani Naiknya Iuran BPJS Kesehatan )
Rusdi menambahkan, pertumbuhan industri TPT pada kuartal II sebesar 20,71% tidak bisa dijadikan patokan gambaran industri TPT. Menurutnya, pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan nilai ekspor garmen.
