Ombudsman: Masyarakat Soroti Enam Data Terkait Covid-19

Ombudsman menyebut masyarakat menyoroti beberapa isu terkait data positif Covid-19 dan bantuan sosial bagi warga terdampak.
Dimas Jarot Bayu
11 Juni 2020, 20:14
ombudsman, virus corona, pandemi corona, covid-19
ANTARA FOTO/Aji Styawan/nz.
Ilustrasi, petugas medis menunjukkan hasil negatif pada alat diagnostik cepat (rapid test) COVID-19 di Pasar Babadan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/6/2020). Ombudsman RI menerima banyak laporan masyarakat terkait penanganan pandemi corona.

Ombudsman RI menerima banyak laporan masyarakat terkait data Covid-19. Masalah tersebut dikategorikan menjadi enam isu utama.

Isu pertama terkait dengan data statistik pandemi corona. "Data statistiknya punya persoalan karena klasifikasinya tidak digunakan dengan akurat," kata Komisioner Ombudsman Alamsyah dalam diskusi virtual, Kamis (11/6).

Dia mengatakan persoalan tersebut terjadi karena Indonesia selalu punya kesulitan dalam mengumpulkan datanya. Selain itu, Indonesia belum bisa melaksanakan tes secara masif.

Selain itu, Indonesia kesulitan membangun laboratorium sebagai tempat untuk memeriksa spesimen virus corona. "Pokoknya banyak kesulitan hingga sekarang. Setelah publik lebih memahami, muncul pertanyaan kritis," kata Alamsyah.

(Baca: Anies Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 di DKI dari Hasil Tes 2 Pekan Lalu)

(Baca: Kasus Baru Corona RI Naik 979 Orang, Terbanyak dari Jatim dan Sulsel)

Advertisement

Isu kedua berkaitan dengan data orang yang terpapar corona. Alamsyah mengatakan masyarakat banyak melaporkan terkait status orang yang terkena Covid-19

Alamsyah menilai masalah itu terjadi karena skema pelayanan tes corona yang cukup rumit. Ada pula persoalan lambatnya waktu bagi masyarakat untuk bisa mengetahui hasil tes corona.

"Banyak terjadi kekacauan, konflik-konflik dengan unit layanan di daerah. Di beberapa daerah, banyak terjadi dan cukup melelahkan bagi Ombudsman untuk menengahi itu," kata Alamsyah

Ada pula isu mengenai data penerima dan besaran bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah. Menurut Alamsyah, persoalan ini terjadi karena pemerintah memberikan bansos dengan model residual karena keterbatasan anggaran.

Alhasil, bansos hanya diberikan kepada orang-orang yang dianggap tidak mampu. "Kata-kata dianggap tidak mampu ini menyebabkan butuh data-data yang kemudian juga menyebabkan kekacauan," katanya.

Alamsyah menyebut data lokasi dan tingkat kerawanan selama pandemi corona juga banyak dilaporkan masyarakat.  Menurut Alamsyah, hal itu terjadi karena ada keluhan atas meningkatnya kriminalitas ketika corona mewabah.

Hanya saja, Alamsyah menilai data-data terkait kriminalitas tak terpublikasikan dengan baik. "Sehingga publik tidak menjadi aware atau sebagian menganggap wajar karena orang sedang kesulitan ekonomi, maka kriminalitas naik. Tetapi itu juga data yang perlu disediakan ke publik," kata Alamsyah.

Isu lain yang kerap dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman terkait dengan data penerima dan efektivitas pemulihan di sektor riil. Terakhir, Ombudsman banyak mendapat laporan masyarakat terkait isu data penerima dan efektivitas pemulihan di sektor keuangan.

(Baca: Kasus Corona Melonjak, Ahli Sarankan Pemerintah Tunda Normal Baru )

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait