Kemenkeu Sinergikan Program Pajak untuk Tingkatkan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, program sinergi ini ditujukan untuk membangun ekosistem kepatuhan demi mengoptimalkan pelayanan.
Dengan begitu, sinergi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, peringkat kemudahan berbisnis (EODB) Indonesia, serta kredibilitas dan efektifitas Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah juga berharap masyarakat menjadi lebih patuh dalam membayar pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Dengan patuh, penerimaan negara akan meningkat dan optimal, sehingga ketahanan fiskal bisa terwujud. Kalau fiskal kuat, negara kuat, negara bisa sejahtera," ujar Mardiasmo dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (25/6).
(Baca: Penerimaan Pajak Hanya Tumbuh 2,43%, APBN Defisit Rp 127,5 Triliun)
Mardiasmo menegaskan, penguatan sinergi tersebut tetap berlandaskan Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Bea Cukai, hingga Undang-Undang PNBP. Hasil dari sinergi tersebut akan memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) DJP, DJBC, dan DJA.
"Kami ingin perbaiki SOP , sehingga ujungnya bisa meningkatkan penerimaan negara," ujarnya.
Terdapat delapan program yang telah dirancang oleh DJP, DJBC, dan DJA sebagai bentuk sinergi optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kemudahan layanan terhadap Wajib Pajak (WP) dan/atau Wajib Bayar (WB). Kedelapan program tersebut adalah Program Joint Analisis, Joint Audit, Joint Collection, Joint Investigasi, Joint Proses Bisnis, Single Profile, Secondment, dan program sinergi lainnya.
