Bank Indonesia Evaluasi Kasus Error Saldo Jutaan Nasabah Bank Mandiri
Meski begitu, Onny mengatakan pengkajian permintaan BPKN perlu menunggu laporan yang masuk ke pihaknya. "Kami akan cek apakah ada permintaan," ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Komisi Kerja Sama dan Kelembagaan BPKN Nurul Yakin Setyabudi mendesak adanya revisi Peraturan BI tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
Revisi untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas BI dalam perlindungan konsumen. “Hal ini selaras dengan peningkatan inovasi teknologi informasi dan peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik,” kata dia.
(Baca: Investigasi Sementara Mandiri: Sistem Eror Buat Saldo Nasabah Tertukar)
Peningkatan perhatian perlindungan konsumen sesuai arahan G20 High Level Principles of Financial Consumer Protection 2011, serta The Good Practices of Finanacial Consumer Protection World Bank 2012 dan 2017.
Ini juga sejalan dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif dan Perpres Nomor 50 Tahun 2017 tentang strategi nasional perlindungan konsumen.
