BI Segera Luncurkan Aturan ‘Sandbox’ untuk Menguji Fintech Baru
Mirza menjelaskan, dalam pengaturan fintech, BI berbagi peran dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran, BI berperan untuk mengatur fintech di bidang sistem pembayaran agar layanannya aman bagi konsumen. (Baca juga: Bank Mandiri Suntik Modal Startup Cashlez untuk Saingi Mesin EDC)
Di sisi lain, OJK berperan untuk mengatur fintech di bidang pinjam-meminjam agar proses penjaringan dana hingga penyaluran uangnya kepada masyarakat berjalan dengan aman. "Jadi OJK lihat di funding dan lending. BI lihat di payment system," kata dia. Namun, ia memastikan, otoritas bakal berkoordinasi dalam hal pengaturan.
Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Eni V. Panggabean menambahkan, nantinya dalam PBI mengenai fintech, BI bakal meminta pelaku usaha fintech untuk mendaftarkan diri sehingga usahanya tercatat. Dari situ, akan ada fintech dengan kriteria tertentu yang masuk dalam sandbox.
“Jadi sandbox ini adalah suatu lingkungan dimana mereka bisa berusaha membuat inovasinya tapi tentunya dalam batas-batas yang kami buat, supaya kami lihat dulu bagaimana risk profil-nya (profil risikonya), mitigasi risikonya, bagaimana sistemnya, dan sebagainya,” ucapnya. (Baca juga: Keluarkan Investasi Besar, Bank Berlomba Buat Layanan Digital)
Sejauh ini, menurut Eni, sudah terdapat lebih dari 60 fintech yang mendaftar kepada BI. “Mereka sudah datang berkonsultasi,” kata dia. Ia pun memastikan, fintech yang dimaksud sudah siap menjalankan aturan yang ada ketika aturan tersebut diterbitkan nantinya.
