Sri Mulyani Persilakan Investor Asing Masuk Industri Asuransi Syariah
Selain itu, hal tersebut ditujukan untuk membuka kesempatan penyedia jasa asuransi domestik untuk berkolaborasi dengan penyedia jasa asuransi ASEAN di dalam memenuhi kebutuhan modalnya. "Jadi ini juga untuk mempercepat dan mengakselerasi," kata Sri Mulyani.
Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan protokol AFAS hingga kini belum optimal manfaatnya bagi kepentingan nasional RI. "Prinsip resiprokal yang adil dan menguntungkan bagi Indonesia ini masih kurang berjalan dengan baik," ujar Didi dalam kesempatan yang sama.
Ia mencontohkan, pembukaan kantor bank domestik di Singapura dan Malaysia yang masih sulit. Demikian pula dengan penempatan staf WNI di beberapa negara ASEAN.
Didi menilai hal-hal sederhana tersebut harus dipastikan dan dijamin oleh negara yang telah bekerja sama dengan RI. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di Asia Tenggara. "Jadi jangan sampai protokol ini berjalan tetapi kepentingan nasional tidak dipikirkan," kata dia.
Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi ASEAN dalam empat tahun terakhir seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.
Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mengingatkan agar pemrintah tidak membuka keran yang terlalu besar untuk pasar keuangan. Alasannya, Indonesia selama ini lebih banyak dimanfaatkan daripada memanfaatkan protokol AFAS.
Dia pun menuturkan bahwa protokol kelima AFAS saja belum memberi dampak signifkan kepada bangsa. Adapun protokol itu mengenai izin tinggal warga ASEAN di Tanah Air. "Penerimaan negara bukan pajak kita justru menurun, tidak ada dampak dari protokol itu sedangkan orang asing semakin leluasa disini," ujar Masinton.
Sebelumnya, pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN baru saja diselenggarakan secara virtual pada Jumat (2/10). Secara umum, rangkaian keseluruhan pertemuan membahas penguatan kerjasama ekonomi dan keuangan, dengan penekanan diskusi pada agenda membangun ketahanan dan mendorong pemulihan ekonomi kawasan yang terdampak pandemi Covid-19.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, memimpin beberapa inisiatif kerjasama, khususnya dalam kapasitas Indonesia sebagai chair kelompok kerja pengembangan pasar modal, dengan prioritas kerjasama utama meliputi pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan berkelanjutan.
