Eksklusif Wempi Saputra: KTT G20 Bali Belum Sepakati Pajak Digital
“Mereka harus ada persetujuan kongres seperti di Amerika Serikat. Kemudian ada beberapa negara, mereka harus menyesuaikan dengan peraturan perpajakannya sendiri, apakah perlu diubah regulasinya,” kata dia.
Sebaliknya, Indonesia menurut dia sudah lebih siap karena adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, yang bahkan sudah mencakup pajak karbon.
“Kita lebih advanced, tapi tidak semua negara siap yang tanda tangan. Harusnya kemarin rencananya di 2022 itu sudah sekitar 137 negara yang ingin tanda tangan. Tapi karena ada beberapa kondisi domestik yang mereka harus menyesuaikan aturan-aturan, dimundurkan di 2023,” ujarnya.
Dia berharap semua ini dapat mencapai kesepakatan pada gelaran G20 India tahun depan. Semua negara berhati-hati terkait isu ini karena dampak pajak yang luas.
“Kalau kebijakan mereka salah, investasi bisa terpengaruh, sehingga mereka harus hati-hati. Bukan hanya mendapatkan revenue dari pajak, mereka hitungnya hati-hati agar investasi tidak terpengaruh negatif. Kan kita tahu, perusahaan multi nasional beroperasi di mana, tapi sumbernya di mana,” tukasnya.
Adapun pada KTT G20 Indonesia, pembahasan pada financial track sudah ada sejumlah kesepakatan, mulai dari kebijakan untuk koordinasi kebijakan makroekonomi global, pembayaran lintas batas, ada perpajakan, infrastruktur, transfer digital, serta kesehatan.
“Totalnya ada 46 report. Dan ini bisa ditindaklanjuti, bisa jadi referensi untuk formulasi kebijakan nasional maupun regional dan global,” ujar Wempi.
