Resmi Berstatus PKPU, Garuda Pastikan Tak Pailit dan Beroperasi Normal
Garuda Indonesia akan memastikan proposal perdamaian yang diajukan ini bisa berimbang dan proporsional dengan mengedepankan azas kepentingan bersama. Kepentingan itu meliputi kreditur, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan kondisi pasar yang kian membaik seperti yang terlihat di awal triwulan IV-2021 ini, Irfan optimistis Garuda dapat mewujudkan pemulihan kinerja.
Adapun, gugatan PKPU Garuda Indonesia diajukan karena perusahaan belum membayar utang pengadaan layanan sewa dan pengelolaan komputasi senilai Rp 4,15 miliar. Gugatan diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) pada akhir Oktober 2021.
Saat menerima surat panggilan sidang, 26 Oktober 2021, manajemen Garuda mengatakan pengajuan PKPU terkait kerja sama pengadaan layanan sewa dan layanan pengelolaan komputasi pengguna akhir (managed service end user computing) domestik.
"MBK merupakan pihak yang ditunjuk oleh perseroan untuk melaksanakan penyediaan perangkat, deployment (penempatan), dan manage service (layanan pengelolaan) atas perangkat EUC Dom berdasarkan perjanjian," ujar manajemen Garuda dalam pengumuman di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (28/10).
Seperti diketahui, jumlah penumpang pesawat Garuda Indonesia menurun drastis akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hanya 111.298 penumpang maskapai ini pada Juli 2021 atau turun 70,95% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm) yang sebanyak 382.574 orang.
Secara rinci, jumlah penumpang pesawat Garuda Indonesia rute domestik sebesar 103.852 orang. Sementara, jumlah penumpang rute internasional sebanyak 7.446 orang.
