Kemenkeu Asuransikan 1.360 Gedung Milik Negara Senilai Rp 10,8 Triliun

Lalu ada Badan Informasi dan Geospasial (BIG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pada 2021 dan 2022 akan ada 20 dan 40 K/L yang mengasuransikan barang milik negara. Pemerintah menargetkan, seluruh K/L mengasuransikan pada 2023. (Baca: Kemenkeu Menyesal Terlambat Asuransikan Aset Negara)

Hal ini dilakukan karena Tanah Air rawan mengalami bencana alam. Alhasil, negara merugi jika ada BMN yang hancur akibat bencana.

Pengasuransian BMN tersebut bertujuan untuk mengamankan barang milik negara, memberi kepastian atas keberlangsungan pelayanan umum, kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, serta mengurangi beban Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Selama ini, hampir seluruh biaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ditanggung oleh pemerintah. Hal ini sangat membebani APBN. Oleh karena itu, asuransi BMN dinilai sebagai kebutuhan penting, sebagai bagian dari mitigasi risiko bencana.

(Baca: Kemenkeu Akan Asuransikan 1.862 Gedung Milik Negara Pada Agustus Nanti)