Hadapi Gejolak Global, BI Minta Pemerintah Gelontorkan Stimulus Fiskal
Menurut dia, bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan antara pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan perlu diperkuat untuk mendorong ekonomi mencapai target pertumbuhan. Apalagi, terdapat risiko volatilitas arus modal asing dan nilai tukar dapat menimbulkan kerentanan dan risiko terhadap kemungkinan krisis.
"Transformasi sektor ekonomi harus difokuskan pada sejumlah industri manufaktur, seperti otomotif, garmen, elektronik, dan makanan, pengembangan pariwisata dengan sepuluh Bali baru, maritim, pertanian, maupun UMKM," ucap dia.
(Baca: Jokowi Minta Proyek Pembangunan Prioritaskan Swasta, Bukan BUMN)
Pengembangan kawasan ekonomi dan klaster-klaster dinilai perlu difokuskan untuk sektor-sektor prioritas tersebut. Pemerintah dinilai perlu memperbaiki iklim investasi dengan mempercepat pemangkasan perizinan investasi dan implementasi fasilitas perpajakan. Hal ini diharapkan mampu mempercepat kenaikan penanaman modal asing di Indonesia.
Di sisi lain, ia menambahkan, ekspor perlu terus didorong dengan akselerasi hilirisasi. Ini penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing berbagai komoditas sumber daya alam melalui perdagangan internasional, baik bilateral, kawasan, ataupun pasar-pasar baru.
Sebelumnya, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini akan berada pada kisaran 5,05%, meleset dari target APBN 2019 sebesar 5,3% sebagai dampak perlambatan global.
Tahun depan, pemerintah kembali menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN mencapai 5,3%. Namun, sejumlah lembaga memproyeksi target tersebut akan kembali meleset seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.
