Dua Politisi Mundur Seleksi BPK: Rusdi Kirana dan Ferry Juliantono
(Baca: Harry Azhar Azis, Calon Anggota BPK yang Dibayangi Panama Papers)
Kemudian, Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Akhmad Muqowam (PPP), Pius Lustrilanang (Gerindra), Ahmadi Noor Supit (Golkar), Tjatur Sapto Edy (PAN), Gunawan Adji (Demokrat), Haerul Saleh (Gerindra), Daniel Lumban Tobing (PDIP), Sahala Benny Pasaribu (PDIP), Haryo Budi Wibowo (PKB), dan Willgo Zainar (Gerindra).
Pro Kontra Calon Anggota BPK dari Partai
Keikutsertaan politisi dalam seleksi anggota BPK selalu jadi sorotan. Apalagi, jumlah keikutsertaannya cenderung bertambah untuk seleksi yang berlangsung setelah Pemilu legislatif. Sebab, beberapa anggota DPR yang gagal di Pemilu legislatif biasanya ikut seleksi BPK.
Banyak pihak mempertanyakan loyalitas dan profesionalitas para politisi tersebut bila terpilih. Selain itu, banyak yang menyoroti motivasi “mencari kerja” dari para calon yang gagal di Pemilu legislatif. Ada juga kritik soal seleksi yang tidak adil karena politisi tersebut akan diseleksi oleh teman-temannya di Komisi XI DPR.
Namun, Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno menilai tidak ada yang salah dengan keikutsertaan politisi. "Terus apa masalahnya? Yang penting kan kompetensinya cocok dengan tuntutan pekerjaan yang dikerjakan," ujarnya.
Ia meyakini beberapa politisi yang mendaftar akan bisa menjaga profeionalismenya meskipun terafiliasi dengan partai politik. Ia juga menyebut para politisi, khususnya yang pernah menjabat sebagai anggota DPR, sebagai petarung kuat.
