Mardiasmo: Alokasi Transfer ke Daerah Belum Dimanfaatkan Maksimal
Pemerintah menegaskan fokus kebijakan fiskal 2020 adalah pencapaian sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, akselarasi pembangunan infrastruktur, birokrasi yang efisien dan efektif, antisipasi ketidakpastian serta desentralisasi fiskal yang berkualitas.
Fokus kebijakan fiskal 2020 ini dipaparkan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di hadapan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Senin (27/5).
Dalam paparannya, Mardiasmo menekankan pentingnya upaya peningkatan kualitas desentralisasi fiskal guna mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas layanan publik di daerah serta pengurangan kesenjangan antara pusat dan daerah serta antardaerah.
Kualitas desentralisasi fiskal ini agaknya tercermin dari serapan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah atau yang dikenal dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Tahun 2015, alokasi TKDD tercatat sebesar Rp 623,1 triliun, tahun 2016 besarannya meningkat menjadi Rp 710,3 triliun. Sedangkan pada 2017 transfer dana desa tercatat Rp 742 triliun dan 2018 sebesar Rp 757,8 triliun.
Tahun ini alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN tercatat sebesar Rp 826,8 triliun. Realisasinya sampai kuartal I 2019, telah mencapai Rp 191,3 triliun atau 23,1% dari alokasi APBN 2019.
Realisasi TKDD kuartal I 2019 terdiri atas realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp 176,1 triliun (24,3%), realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp 200 miliar (0,8%), serta realisasi DID sebesar Rp 5 triliun (50%). Sementara, realisasi Dana Desa sebesar Rp 10,1 triliun (14,4%).
(Baca: Jokowi Janji Naikkan Anggaran Dana Desa di Hadapan Ribuan Kepala Desa)
