Pemilu Usai, BKPM Dorong Pembahasan Revisi DNI

Pembukaan investasi pada sektor pendidikan menjadi penting lantaran ratusan ribu mahasiswa Indonesia belajar ke luar negeri setiap tahun. Kondisi tersebut turut menguras devisa negara.

(Baca: Hipmi Tolak Rencana Masuknya Modal Asing di 54 Bidang Usaha UMKM)

Dia juga menyoroti peningkatan bidang jasa melalui sektor kesehatan. Peraturan investasi untuk rumah sakit, misalnya, masih sangat dibatasi. “Investasi rumah sakit internasional masih terbatas sehingga supply rumah sakit masih kurang sekali,” ujarnya.

Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menunda penyelesaian revisi Perpres mengenai DNI karena pemerintah ingin berdiskusi lebih dulu dengan sejumlah pengusaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, setelah mendapat masukan dari pengusaha, pemerintah akan mengirimkan revisi tersebut kepada Presiden.

“Setelah sosialisasi, kami akan duduk bersama-sama. Hasilnya akan kami naikkan ke Presiden,” kata Darmin di Jakarta, medio November 2018 lalu.

Namun setelah itu pembahasan revisi DNI seperti jalan di tempat. Padahal rencana revisi tersebut sudah ada dalam paket kebijakan ekonomi XVI yang ditargetkan rampung akhir tahun lalu. Namun hingga saat ini, revisi tersebut belum juga terealisasi.

(Baca: Tunda Pelonggaran Investasi Asing, Istana Presiden: Untuk Lindungi UKM)