Keputusan Menggantung Soal Harga Premium Kerek Harga Barang
(Baca juga: Ini Perkiraan Tambahan Inflasi Bila Harga Premium Jadi Naik)
Ia pun menekankan kenaikan harga BBM perlu dilakukan karena Indonesia bukan negara produsen minyak. Ini artinya, kebutuhan BBM dipenuhi lewat impor. Kenaikan harga BBM bertujuan agar tidak terjadi distorsi dengan harga minyak dunia dan mengendalikan konsumsinya di dalam negeri.
Lewat penyesuaian harga BBM, neraca pembayaran Indonesia diharapkan tetap terkendali. Adapun neraca yang defisit menunjukkan adanya ketidakseimbangan pasokan dan permintaan valuta asing (valas) dari hasil perdagangan internasional dan arus modal serta investasi. Kondisi ini menyebabkan nilai tukar rupiah bergejolak.
Agar kenaikan harga BBM tidak berdampak pada kenaikan sejumlah barang lainnya, David menekankan pemerintah perlu menjaga permintaan dan penawaran sejumlah komoditas.
Sebelumnya, pada Rabu (10/10) sore, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan bakal ada kenaikan harga premium dalam konferensi pers di lobi Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali. Harga Premium untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dinaikkan menjadi Rp 7.000 per liter, awalnya Rp 6.550 per liter. Di luar Jamali, harganya menjadi Rp 6.900 per liter dari Rp 6.450 per liter.
Pengumuman tersebut disampaikan setelah siangnya PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar Non Public Service Obligation (PSO). Kenaikannya berbeda untuk setiap daerah. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kenaikan berkisar antara Rp 900 per liter hingga Rp 1.550 per liter. Pertamax misalnya, naik menjadi Rp 10.400 per liter dari Rp 9.500. Sementara Pertamax Turbo naik jadi Rp 12.250 per liter dari Rp 10.700.
Tak disangka, hanya kurang lebih setengah jam setelah konferensi pers kenaikan harga premium oleh Jonan, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengumumkan, kenaikan harga premium tersebut dibatalkan. Menurutnya, pembatalan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.
