Tax Amnesty Usai, Pengusaha Minta Reformasi Pajak Berlanjut
Pendapatan Pajak
Reformasi perpajakan menjadi isu penting sejalan dengan besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Per Agustus tahun ini penerimaan negara tumbuh 18,4% secara year on year (yoy) menjadi Rp 1.152,7 triliun. Realisasi ini lantaran ada peningkatan di sisi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.
(Baca juga: Penerimaan Pajak Lampaui Separuh Target, Kepatuhan WP Kuncinya)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara dari perpajakan mencapai Rp 907,5 triliun setara 56,1 dari target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
"Pertumbuhan (penerimaan) perpajakan itu 16,5% sampai September ini. Tahun lalu, perpajakan tumbuh 9,5%. Sementara 2016 hanya 1,8%, hampir enggak tumbuh waktu itu," katanya, pekan lalu.
Pendapatan negara dari perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 799,5 triliun dan penerimaan bea cukai sebesar Rp 108,1 triliun. Untuk penerimaan hibah terealisasi Rp 5 triliun atau tumbuh hingga 274,3% dibandingkan dengan Agustus tahun lalu.
(Baca juga: Aset Repatriasi Berpotensi Keluar, Begini Sikap Pemerintah)
Kenaikan pendapatan negara membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyempit. Per Agustus tahun ini defisit anggaran Rp 150,7 triliun setara 1,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 224,9 triliun atau 1,65% PDB.
Defisit APBN tetap ada mengingat pengeluaran belanja lebih besar daripada pendapatan. Realisasi belanja negara sebesar Rp 1.303,5 triliun atau tumbuh 8,8% (yoy). Porsi belanja pemerintah pusat sekitar Rp 802,2 triliun yang terdiri dari kementerian/lembaga Rp 441,8 triliun sedangkan nonkementerian/lembaga Rp 360,3 triliun.
Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa terealisasi Rp 501,3 triliun. Jumlah ini berasal dari transfer ke daerah sejumlah Rp 465,1 triliun dan dana desa senilai Rp 36,2 triliun.
