Tepis Kritik Ketua MPR soal Utang, Sri Mulyani: Itu Politis dan Sesat
Apabila dikomparasikan dengan anggaran Dana Desa, sebaiknya dicermati sejak 2015. Ketika itu, imbuhnya, Dana Desa baru dimulai dan perbandingannya dengan besaran pembayaran pokok utang sekitar 10,9 kali lipat. Pada tahun ini, turun menjadi 6,6 kali bahkan pada tahun depan lebih kecil lagi tinggal 5,7 kali lipat.
Dengan demikian, imbuh menkeu, utang pemerintah mengarah kepada penurunan. Komentar ketua MPR pada pekan lalu justru dipertanyakan balik bahkan konteksnya dianggap keliru. "Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar," tutur Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, pengelolaan utang sejauh ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan akuntabel. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu dijaga di bawah 3% per Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai UU Keuangan Negara. Defisit pernah di posisi 2,59% (2015), lalu ke level 2,49% (2016), dan menjadi 2,51% (2017). Pada tahun ini, diprakirakan sebesar 2,12% dan terus menyusut ke kisaran 1,84% pada tahun depan.
(Baca juga: 2019, Defisit APBN Diprakirakan 1,84% terhadap PDB)
Selain itu, defisit keseimbangan primer turut diupayakan menurun bahkan ke arah surplus. Apabila dirunut ke belakang pada 2015 defisit keseimbangan primer Rp 142,5 triliun kemudian turun menjadi Rp 129,3 triliun (2017). Di dalam asumsi APBN tahun ini nilainya lebih kecil sebesar Rp 64,8 triliun. Pada tahun depan, direncanakan defisit keseimbangan primer tinggal Rp 21,74 triliun.
"Sekali lagi, ini menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. Apakah ini bukti ketidakwajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?" kata Sri Mulyani.
Kemenkeu menyatakan bahwa selama periode 2015 - 2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang negatif. Artinya, besaran utang diupayakan semakin turun seiring dengan menguatnya penerimaan perpajakan maupun nonpajak.
Tiga tahun lalu, pertumbuhan pembiayaan utang 49,0% sebagai bagian dari upaya pengamanan ekonomi akibat jatuhnya harga minyak dan komoditas lain. Pada tahun ini, pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%.
Menkeu mengemukakan bahwa kondisi perekonomian saat ini merupakan cermin pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN maupun utang. Indonesia bahkan mendapat perbaikan rating menjadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016.
"Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?" tulis Sri Mulyani di akhir pemaparannya.
