Walikota Minta Jokowi Kucurkan Dana Kelurahan Layaknya Dana Desa
Pemerintah menjanjikan akan segera mengkaji formulasi anggaran untuk dana kelurahan. "Segera dibahas dan mudah-mudahan secepatnya," kata Airin.
(Baca: Menteri Desa: Ekonomi Maju Tanpa Tekan Kemiskinan Picu Gejolak Sosial)
Selain dana kelurahan, istri Tubagus Chaeri Wardhana ini juga menyampaikan para Walikota meminta ada penambahan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, mengingat adanya PNS yang pensiun di daerah. Dia mencontohkan akan ada 400 PNS Kota Tangsel yang akan pensiun dalam waktu dekat. Jokowi berpesan penambahan kuota PNS tidak untuk posisi administratif, tapi lebih teknis, seperti dokter, perawat, dan insinyur.
Apeksi juga meminta pemerintah menghilangkan tumpang tindih kewenangan pengelolaan aset kota, provinsi, dan nasional. Airin mengaku para walikota kerap mendapat keluhan dari warganya terkait masalah perbaikan aset, seperti jalan yang rusak. "Karena aset pusat atau provinsi, kami tidak boleh melakukan pemeliharaan," kata dia.
Dalam APBN 2019, alokasi dana desa mencapai Rp 60 triliun. Angka ini berarti tidak ada perubahan dalam penganggaran dana desa sejak tahun 2017. Sedangkan pemerintah juga berancang-ancang menaikkan dana transfer ke desa ini hingga Rp 85 triliun tahun depan.
