Jokowi Dorong Modernisasi Sistem Pajak untuk Cegah Penggelapan
Di sisi lain, Jokowi juga menyatakan, perbaikan sistem data pajak sangat mendesak lantaran 139 negara termasuk Indonesia telah berkomitmen dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) terkait perpajakan.
Sebagai tindak lanjutnya, sebanyak 90 negara telah menandatangani perjanjian Multilateral Competent Authority Agreement. Indonesia juga telah merespons melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan.
“Oleh sebab itu Ditjen Pajak perlu menyiapkan sistem pengolahan data dan informasi yang akurat,” kata Jokowi. (Baca: Buka Data Rekening WNI, Pemerintah Jajaki Kerja Sama dengan Uni Eropa)
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, kebijakan pemerintah yang mewajibkan lembaga keuangan menyetorkan data nasabah kepada Ditjen Pajak bukan bertujuan untuk menjadikan tabungan nasabah sebagai objek pajak tambahan. Kebijakan itu untuk melengkapi basis data perpajakan.
“Ini bukan berarti kalau mereka saldo dilaporkan otomatis adalah objek pajak. Karena kami kumpulkan data ini dalam rangka untuk perbaiki data basis pajak kami," kata Sri Mulyani beberapa hari lalu.
