Sri Mulyani: Ketimpangan Akibat Orang Kaya Mudah Sembunyikan Harta

Desy Setyowati
23 Februari 2017, 15:17
Sri Mulyani
ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan mannequin challenge usai memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Bandung, 29 November 2016.

Namun, ke depan, keadaan diyakini akan lebih baik. Sebab, berbagai negara telah sepakat melakukan pertukaran data keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) untuk keperluan perpajakan. Adapun Indonesia akan secara resmi mengikuti program tersebut mulai 2018 mendatang.

(Baca juga: Pembayaran Pajak Rendah, OECD: Indonesia Peringkat 148)

Untuk menekan kemiskinan dan ketimpangan, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga sudah memperbesar alokasi anggaran untuk pemerintah daerah (pemda). Anggaran untuk pemda dipatok setara dengan anggaran Kementrian dan Lembaga (K/L). Bahkan nilainya lebih tinggi Rp 1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. Anggaran tersebut diharapkan bisa membantu daerah dalam mengentaskan kemiskinan.

Adapun untuk memastikan transfer daerah dan dana desa tepat sasaran, pemerintah fokus menyusun aturan untuk mengawasi hal tersebut. Sebab, pengawasan dan perbaikan sistem adalah kunci kesuksesan kebijakan pemerintah tersebut. (Baca juga: Berantas Ketimpangan Ekonomi, Jokowi Siapkan 10 Kebijakan)

Ia pun mencontohkan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dipatok masing-masing 20 persen dan 5 persen dari APBN, namun belum menunjukkan dampak signifikan. “Keberpihakan seperti itu bukan soal uang, tapi soal sistem yang didesain dan pengawasannya. Bagaimana anggaran Rp 2.080 triliun itu benar-benar bermanfaat bagi Indonesia,” tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Kampanye Oxfam lntemasional Steve Price Thomas menyebutkan ada empat persoalan yang menyebabkan lebarnya jurang ketimpangan di negara-negara Asia. Persoalan pertama terkait belum meratanya akses untuk mendapatkan modal dan layanan masyarakat. Kedua, akses sumber daya produktif yang tidak merata. Ketiga, gaji atau kompensasi yang rendah bagi tenaga kerja imigran. Terakhir, sistem perpajakan yang buruk.

Keempat persoalan tersebut harus diatasi agar bisa mengurangi ketimpangan. “Yang utama juga, pemberdayaan terutama perempuan dan masyarakat miskin agar bisa ikut berpartisipasi. Kami percaya ketidakberdayaan adalah dasar penyebab kemiskinan,” ujar Steve. 

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...