Jokowi Rancang Sasaran Utama Kebijakan Ekonomi yang Adil
Jokowi meminta para menteri bekerja keras menurunkan tingkat ketimpangan tersebut dengan banyak cara. Salah satunya adalah kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah yang akan dilakukan secara masif.
Pemerintah juga tengah menggulirkan wacana pemberian tarif pajak yang lebih tinggi untuk tanah menganggur. Tujuan utamanya agar pemanfaatan lahan lebih produktif, bukan sekadar diborong untuk investasi.
Pemerintah juga terus memperkuat akses permodalan untuk rakyat. Peningkatan akses rakyat kepada permodalan diyakini akan membuat daya kompetitif masyarakat dan inklusi keuangan rakyat akan semakin tinggi.
Pemerataan dalam hal pendidikan juga dianggap penting. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Jokowi menginstruksikan agar distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) mulai menyasar kalangan masyarakat yang selama ini belum tersentuh kebijakan tersebut.
"Saya sudah bilang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar KIP diberikan kepada semua anak yatim," katanya. (Baca: Setop Spekulan, Tanah ‘Nganggur' Akan Kena Pajak Progresif)
Selain di bidang ekonomi dan pendidikan, pemerintah menyasar pemerataan dan keadilan di sektor hukum bagi masyarakat miskin. Salah satunya dengan wacana pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kecil yang memperjuangkan keadilan. Rencananya hal tersebut akan masuk dalam paket reformasi hukum jilid II.
"Jadi kalau (masyarakat miskin) ada masalah, bisa mendapatkan bantuan hukum dengan murah atau bahkan cuma-cuma," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, beberapa waktu lalu.
