Pangkas Dana Daerah, Sri Mulyani Terima Banyak Protes dari Pemda
Menurut Nurdin, pemangkasan dana dari pusat akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, perekonomian daerah ini menopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Jawa dan Sumatera. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Jawa menyumbang 58,8 persen pertumbuhan ekonomi domestik dan Sumatera 22 persen.
Sebagai informasi, Sri Mulyani sebelumnya memperkirakan kekurangan penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 219 triliun dari target. Kekurangan ini tetap terjadi meski ada tambahan penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang ditargetkan mencapai Rp 165 triliun.
Karena itu, pemerintah pusat memutuskan pemangkasan anggaran jilid II pada tahun ini sebesar Rp 137,6 triliun. Pemangkasan itu terdiri dari pemotongan belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 64,7 triliun serta dana transfer daerah dan dana desa Rp 72,9 triliun. (Baca juga: (Defisit Anggaran Melebar, Pemerintah Masih Bisa Tambah Surat Utang)
Dana daerah yang dipangkas ini meningkat Rp 4,1 triliun dari rencana sebelumnya. Awalnya Kementerian Keuangan mengusulkan pemangkasan dana untuk daerah sebesar Rp 68,8 triliun, kemudian naik menjadi Rp 72,9 triliun.
Pemangkasan dana transfer daerah dan dana desa, diambil dari penghematan alamiah sebesar Rp 36,8 triliun, penundaan penyaluran DAU Rp 19,4 triliun dan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 16,7 triliun.
Penghematan alamiah berasal dari perkiraan sisa pagu, misalnya DBH Pajak sebesar Rp 4,2 triliun. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 6 triliun, dan DAK nonfisik sebesar Rp 23,8 triliun yang di antaranya berasal dari dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp 23,4 triliun.
