Jokowi Ingin Realistis, Menteri Bambang Yakin Target Pajak Tercapai

(Baca: Direktorat Pajak Siapkan 10 Langkah Genjot Penerimaan 2016)

Untuk memperkuat data, Ditjen Pajak akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta otoritas perbankan. Dari Kemenkominfo misalnya, akan dibuatkan aturan agar perusahaan asing memiliki badan usaha tetap yang merupakan subyek pajak Indonesia. Dengan begitu, setiap transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa dikenakan, begitu juga dengan Pajak Penghasilan (PPh) badannya. Sedangkan dari sisi perbankan, melalui pertukaran data penggunaan kartu kredit wajib pajak.

(Baca: Penerimaan Masih Seret, Defisit Anggaran Capai Rp 70 Triliun)

Seperti diketahui, target penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.368 triliun atau lebih tinggi 29 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang sebesar Rp 1.060,8 triliun. Namun, penerimaan negara per 5 Februari lalu baru mencapai Rp 94,4 triliun. Salah satu perolehannya dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 78,8 triliun atau cuma 5,1 persen dari target tahun ini. Padahal, pemerintah memacu belanja sejak awal tahun ini sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 70 triliun.

Bambang pernah menyatakan akan merevisi target penerimaan pajak dengan memperhatikan pertumbuhan alamiah. Yaitu pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi dan dikalikan dengan penerimaan pajak 2015. “Pertumbuhan ekonomi kami asumsikan 5,3 persen dan inflasi 4,7 persen berarti pertumbuhan alamiah sekitar 10 persen,” katanya, Januari lalu. Dengan menggunakan rumus tersebut, target penerimaan pajak tahun ini semestinya minimal Rp 1.166,67 triliun.