Menteri Keuangan akan Pangkas Target Pajak Sesuai Kondisi Ekonomi
Sementara itu, target PPh migas sebesar Rp 41,1 triliun pada tahun ini kemungkinan juga akan direvisi. Pasalnya, asumsi harga minyak tahun ini US$ 40 per barel, yang lebih rendah dari rata-rata harga minyak tahun lalu sebesar US$ 49 per barel. Pemerintah juga akan menyesuaikan target produksi siap jual (lifting) migas lantaran lifting minyak dan gas tahun lalu masing-masing hanya 777,6 juta barel per hari dan 1,19 juta barel per hari setara minyak. “Ini jauh di bawah target,” kata Bambang.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.546 triliun. Itu terdiri dari pajak nonmigas Rp 1.318 triliun, PPh migas Rp 41,1 triliun dan bea cukai Rp 186,5 triliun.
(Baca: Penghindaran Pajak, Kapolri: Banyak Pengusaha Bandel!)
Penerimaan negara tahun ini juga dapat terpengaruh oleh rencana Bambang menurunkan tarif bea masuk dan cukai minuman keras (miras) untuk menghindari penyelundupan. Menurut dia, penyelundupan miras terjadi karena struktur bea masuk ataupun cukai impor tidak ideal. "Yang ideal kami harus punya struktur bea masuk dan cukai yang membuat impor ilegal itu menurun. Jadi orang tidak keberatan impor secara legal," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga memastikan adanya penyesuaian alias revisi target penerimaan pajak tahun ini. Langkah ini dilatari oleh realisasi penerimaan pajak 2015 yang meleset dari target. “Itu berangkat dari realisasi 2015 yang ternyata lebih rendah dari target. Mau tidak mau kami harus buat penyesuaian,” katanya, Rabu (27/1).
(Baca: Ada 4 Stimulus, Ekonomi 2016 Diperkirakan Bisa Tumbuh 5,2 Persen)
Namun, Darmin enggan berspekulasi mengenai penerimaan pajak tahun ini karena iklim perekonomian belum membaik. Dalam beberapa bulan mendatang baru akan terlihat prediksi ekonomi Indonesia dan pengaruhnya terhadap pajak. “Karena kalau bicara iklim, kemampuan kami agak terbatas juga kalau memperkirakan,” katanya.
