Pemerintah Komitmen Bangun Jalan Trans Papua
Agar pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal seperti Papua bisa terealisasi, pemerintah berencana untuk terus menambah anggaran di kementerian terkait, salah satunya Kementerian PUPR. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap anggaran Kementerian PUPR akan mencapai Rp 200 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Untuk 2016, anggaran Kementerian PUPR disepakati sebesar Rp 104,1 triliun. Alokasi ini merupakan yang paling besar di antara kementerian lainnya. Padahal beberapa tahun sebelumnya anggaran PUPR masih berada di posisi kedua.
"Makanya saya berharap ke depannya bisa Rp 150 sampai Rp 200 triliun lah," kata JK. (Baca: Kementerian Pekerjaan Umum Sukses Garap 8 Proyek Mangkrak)
Dia mengakui kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur di Indonesia sangat besar. Meski telah mengalokasi dana yang sangat besar, Kementerian PUPR tetap tidak akan sanggup membangun infrastruktur sendirian. Apalagi petumbuhan penduduk ditambah berkembangnya teknologi membuat kebutuhan akan infrastruktur amat diperlukan.
Makanya pemerintah mengajak swasta untuk lebih berperan dan mampu memanfaatkan potensi yang ada di infrastruktur. Dia mencontohkan kejadian mati lampu yang masih sering terjadi haruslah diartikan sebagai semangat membangun pembangkit listrik untuk dijual kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). "Macet juga merupakan peluang untuk (swasta) membangun jalan tol,"ujarnya.
