Jepang Minta Dibentuk BUMN Khusus Kereta Cepat
Total investasi yang ditanggung Pemerintah sebesar Rp 9,6 triliun. Sementara, total investasi yang ditawarkan pihak JICA dari studi kelayakan tahap pertama mencapai Rp 60 triliun.
Jepang menawarkan skema pembiayaan kereta cepat ini berupa dana dukungan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund) untuk mencapai nilai keekonomian yang memadai. JICA juga menawarkan tingkat suku bunga pengerjaan royek ini pada angka 0,1 persen.
?Sehingga Financial Internal Rate of Return-nya (FIRR) masih menarik untuk direalisasikan karena baik BUMN maupun swasta masih ada margin keuntugan signifikan,? ujar Dedy.
Selain dengan Jepang, Pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman studi kelayakan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya dengan pemerintah Cina. Nota kesepahaman itu diteken ketika JICA baru merampungkan fase pertama studi kelayakan megaproyek tersebut.
Meski demikian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Hanggoro Budi Wiryawan tidak mempermasalahkan nota kesepahaman baru antara Indonesia dan pemerintah Cina. Sebab, megaproyek tersebut akan digarap melalui proses lelang.
?Bahkan bisa saja digarap investor lain (selain Cina dan Jepang),? kata dia.
