Sejumlah Catatan BPK Atas Opini WTP Lapkeu 2019 Pemerintah Pusat

(Baca: Sri Mulyani Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Semester I Minus 1,1%)

Permasalahan lainnya terkait dengan skema pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional pada pos pembiayaan tidak sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Investasi tanah PSN untuk kepentingan umum juga tidak sesuai dengan PP 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah.

Selain itu, masih ada ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program kegiatan dengan tahun penganggaran atas kompensasi Bahan Bakar Minyak dan listrik.

Hasil pemeriksaan LKPP 2019 terdiri dari Ringkasan Eksekutif, LHP atas LKPP 2019 yang memuat opini, LHP atas SPI, LHP atas Kepatuhan, dan Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, Kesinambungan Fiskal, dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019.

BPK sebelumnya mengungkapkan 762 temuan yang memuat 1.113 permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat berdasarkan hasil pemeriksaan semester II.  Permasalahan tersebut didominasi pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.