Belanja Besar Pemerintah Rp 1.700 T di Semester II untuk Cegah Resesi
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan mengenai skema penanganan pandemi di Indonesia yakni dengan cara menjaga kehidupan masyarakat terkait dengan mata pencaharian. Dalam jangka menengah, pada 2022 - 2023 ditargetkan telah ada perbaikan baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan.
Sedangkan di jangka pendek pada 2020 - 2021, beberapa program akan dilanjutkan seperti bantuan sosial, program padat karya tunai termasuk pembangunan infrastruktur. "Untuk UMKM yang terkena dampak pandemi akan ada relaksasi, program penjaminan modal dan transformasi ekonomi agar ada loncatan," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.739 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut seluruh anggaran tersebut harus dibelanjakan demi memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.
"Jadi untuk memulihkan ekonomi dari Covid-19 bukan hanya dengan anggaran yang Rp 695 triliun itu," kata Sri Mulyani dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman untuk program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya, Rabu (29/7).
Anggaran pembiayaan Covid-19 dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun, Selain anggaran tersebut, pemerintah pusat juga harus tetap membelanjakan anggaran kementerian/lembaga yang sebesar Rp 836 triliun agar perekonomian bisa segera pulih. "Presiden terus meminta seluruh menteri tetap fokus melakukan belanjanya," katanya.
Adapun belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.975 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 763,92 triliun. Belanja pemerintah pusat di antaranya belanja K/L Rp 836,4 triliun dan belanja non K/L Rp 1.138,86 triliun.
