Burden Sharing Pembiayaan APBN Pemerintah-BI Diperpanjang hingga 2022

Tahun ini, burden sharing melalui penerbitan SBN khusus BI dilakukan untuk belanja manfaat publik sebesar Rp 397,56 triliun. Belanja itu terdiri dari belanja kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun dan sektoral kementarian/lembaga (K/L) & pemerintah daerah (Pemda) Rp 106,11 triliun.

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan akan tetap menjaga disiplin kebijakan fiskal dan moneter bersama bank sentral. Selain itu, akan terus menjaga mekanisme pasar yang kredibel dan menjaga kepercayaan para investor pada instrumen SBN.

Pada 2020 defisit APBN kembali diproyeksikan melebar dari 5,07% menjadi 6,3%. Upaya penurunan defisit APBN dilakukan secara bertahap, karena apabila langsung diturunkan ke 3% justru akan membahayakan perekonomian.

Sehingga, tahun depan defisit APBN dipatok di level 5,5% dan turun bertahap menjadi 3,6% pada 2022. Baru kemudian pada 2023 defisit APBN dipatok berada di bawah level 3% yakni 2,7%.