Langkah Ringan Pemerintah Tarik Utang Berkat Era Bunga Rendah
"Ada pengaruh dari skema pembiayaan burden sharing karena BI menanggung sebagian dari bunga utang yang tergolong ke dalam kategori public goods," ujar Eric kepada Katadata.co.id, Kamis (26/11).
BI mencatat realisasi pembelian SBN pemerintah untuk belanja barang publik dalam APBN 2020 melalui mekanisme pembelian langsung mencapai Rp270,03 triliun hingga 17 November. Pada skema pembelian ini, seluruh biaya ditanggung BI.
Bank sentral juga membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, sebesar Rp72,49 triliun, termasuk dengan skema lelang utama, Greenshoe Option dan Private Placement. Selain itu, BI telah merealisasikan pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan Non Public Goods-UMKM sebesar Rp114,81 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020.
Gubernur BI Perry Warjiyo pada saat kesepakatan burden sharing diteken Juli lalu menjelaskan, bahwa pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 397,56 triliun melalui private placement ditanggung sepenuhnya oleh BI. Untuk pembiayaan non-public goods UMKM, BI akan memperoleh bunga hanya sebesar reverese repo rate dikurangi 1%.
Untuk pembiayaan non-public goods korporasi, bunga yang diperoleh BI sebesar reverse repo rate yang saat ini ditetapkan sebesar 4,3%, sedangkan pembiayaan belanja lainnya sebesar Rp 328,87 triliun ditanggung seluruhnya oleh pemerintah melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar.
Jika menggunakan perhitungan rerata yield SBN tenor 10 tahun sejak awal Januari hingga 16 Juni sebesar 7,36%, maka beban bunga utang atas dampak Covid-19 mencapai Rp 66,5 triliun per tahun. Sesuai skema burden sharing, BI akan menanggung sebesar Rp 35,9 triliun, sementara sisanya ditanggung pemerintah. Namun, yield SBN tenor 10 tahun per Kamis (25/11) sudah turun menjadi 6,47%.
Selain karena faktor burden sharing, menurut Eric, pembayaran bunga utang juga terbantu oleh penurunan yield SBN dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini antara lain didorong oleh aliran modal asing yang kembali mengalir ke Indonesia dan penurnan suku bunga acuan BI.
Bank Indonesia pada bulan ini kembali menurunkan bunga acuan sebesar 0,25% menjadi 3,75%. Bunga acuan BI saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah.
Namun, Eric menilai pemerintah harus memperhatikan kondisi penyerapan anggaran yang masih di bawah target sebelum menambah utang baru. Anggaran yang tidak tersalurkan tahun ini dapat dialihkan ke tahun depan sehingga tidak perlu terlalu agresif menarik utang.
"Skema burden sharing dengan BI bisa diteruskan tahun depan, tetapi mesti jelas batas akhirnya. Ini untuk menjaga independensi dan kredibilitas BI dalam menjalankan kebijakan moneter," katanya.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan era suku bunga rendah secara global yang telah terjadi selama lebih dari satu dekade menyebabkan penumpukan risiko keuangan global. Tingkat utang pemerintah dan swasta membumbung di sebagian besar negara. Kerentanan utang ini telah meningkat secara signifikan selama Pandemi Covid-19 akibat peningkatan besar utang dan defisit anggaran yang telah melampaui posisi selama krisis keuangan global.
"Suku bunga rendah yang terjadi hingga kini dapat menimbulkan risiko ketika suku bunga meningkat nantinya," ujar Georgieva dalam Annual Report IMF 2020.
Pandemi menghantam banyak negara berpenghasilan rendah yang rentan. Setengah dari negara-negara ini berisiko tinggi mengalami kesulitan utang. Guncangan ekonomi seperti penyebaran virus global dapat menghambat ekonomi mereka dan membalikkan aliran pembiayaan, yang semakin memperumit kemampuan mereka untuk mengelola utang.
Namun, Sri Mulyani memastikan pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara hati-hati. Seluruh penarikan utang juga direncanakan dengan matang oleh pemerintah. "Rasio utang kita saat ini berada di bawah negara-negara maju dan emerging market G20. Tapi bukan berarti kami tidak waspada, kami akan jaga semua lini agar ekonomi tetap baik dan fiskal sustainable," katanya.
