Siasat Otoritas Memangkas Bunga Kredit Demi Atasi 'Credit Crunch'
- Penyaluran kredit terkontraksi 2,41% pada tahun lalu.
- Terjadi fenomena credit crunch atau keengganan perbankan menyalurkan kredit.
- KSSK mendorong kebijakan penjaminan kredit hingga upaya mengefisiensikan tingkat bunga.
Penyaluran kredit perbankan turun 2,41% pada tahun lalu, kontraksi pertama sejak krisis moneter 1998. Sejumlah langkah disiapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memacu penyaluran kredit perbankan demi mempercepat pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan mendorong penurunan bunga kredit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemulihan ekonomi saat ini masih banyak didorong oleh stimulus fiskal dan moneter. Sementara sektor keuangan belum memberikan dorongan yang besar bagi perekonomian terlihat dari penyaluran kredit yang terkontraksi pada tahun lalu.
"Fiskal dan moneter yang ekspansif belum diterjemahkan oleh sektor keuangan. Perbankan harus melakukan restrukturisasi dan hati-hati menyalurkan kredit baru. Ini yang disebut fenomena credit crunch," ujar Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai ketua KSSK dalam konferensi pers, Senin (1/2).
Credit crunch adalah kondisi saat perbankan enggan menyalurkan kredit. Ketua menjelaskan, credit crunch yang terjadi saat ini karena permintaan masih lemah dan perbankan masih ragu menyalurkan kredit baru karena khawatir meningkatkan kredit bermasalah atau NPL.
"Ada perusahaan yang mungkin ingin meminjam ke bank, tetapi bank khawatir NPL. Di sisi lain, bank ingin menyalurkan kredit ke perusahaan yang bagus, tetapi perusahaan tersebut belum confidence untuk ekspansi usaha," katanya.
Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, salah satu langkah yang dilakukan KKSK adalah menggunakan instrumen fiskal yakni dengan memberikan penjaminan kredit kepada korporasi. Penjaminan diberikan melalui Lembaga Pembiyaan Ekspor Impor dan PT Penjanminan Infrastruktur Indonesia.
"Penjaminan ini tergantung sektornya ada yang 80% ditanggung pemerintah dan 20% oleh bank, ada yang perbandingannya 70% dan 30% atau 60% dan 40%. Ini tujuannya agar bank berani meminjamkan kepada sektor yang masih dini pemulihannya," ujarnya.
Program penjaminan telah diluncurkan sejak tahun lalu melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp 2,01 triliun dari pagu Rp 62,2 triliun. Sri Mulyani mengatakan, program penjaminan ini akan diakselerasikan pada tahun ini.
"Penjaminan ini adalah 'vitamin' tambahan dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, BI, dan OJK. Kebijakan penjaminan ini sudah kami petakan sektor per sektor sehingga seharusnya mampu mendorong penyaluran kredit," kata Sri Mulyani.
Asesmen SBDK agar Bunga Kredit Turun
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah bersama OJK, BI, dan LPS juga tengah berupaya menciptakan tingkat suku bunga perbankan yang efisien. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pengawasan atas suku bunga dasar kredit (SBDK) yang selama ini sudah dipublikasikan perbankan.
Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, SBDK selama ini telah dipublikasikan perbankan. Namun, pihaknya akan melakukan asessmen bersama dengan OJK terkait SBDK berdasarkan kelompok bank, jenis kredit, dan spred dengan suku bunga acuan BI dan bunga deposito 1 bulan sebagai patokan untuk biaya dana. Hal ini kemudian akan menjadi informasi bagi dunia usaha dalam mengambil kredit.
"Kami akan melakukan asesmen tren penurunan bunga seperti apa, pada kelompok bank mana serta jenis kreditnya. Ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dunia usaha sehingga dapat menurunkan suku bunga kredit lebihh lanjut sesuai dengan kondisi bank," katanya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, kebijakan SBDK selama ini bertujuan agar bank-bank semakin transparan dalam menetapkan bunga kredit. Dengan demikian, masyarakat dapat membandingkan mana bank yang menawarkan bunga lebih murah.
"Bagi perbankan, transparansi SBDK diharapkan dapat meningkatkan kompetisi di antara bank demi mendapatkan nasabah sehingga memicu penurunan bunga kredit," katanya.
Ke depan, menurut dia, OJK akan memastikan bank patuh menerapkan transparansi SBDK. Selain itu, pihaknya bersama dengan BI akan melihat kondisi suku bunga kredit perbankan berdasarkan struktur biayanya.
"Biaya perbankan untuk menyalurkan kredit bukan hanya deposito, tetapi juga antara lain restrukturisasi kredit. Kami akan lihat secara objektif," katanya.
Asesmen SBDK akan menjadi referensi bagi debitur. Namun, menurut dia, suku bunga bukan menjadi satu-satunya alasan nasabah memilih bank dalam mengajukan pinjaman. Ada sejumlah faktor lain yang turut menjadi pertimbangan nasabah.
Menurut dia, saat ini suku bunga perbankan juga konsisten memperlihatkan tren penurunan di semua jenis kredit. Sepanjang tahun lalu, suku bunga dasar kredit modal kerja telah turun 88 bps menjadi 8,88%, kredit investasi turun 102 bps menjadi 9,21%, dan kredit konsumsi turun 65 bps menjadi 10,97%.
Suku bunga dasar kredit pada semua segmen kredit juga telah berada dikisaran satu digit. Rata-rata suku bunga kredit ritel 8,8%, korporasi 8,75%, KPR 8,36%, kredit konsumsi non-KPR 8,69%, dan Mikro 7,33%.
Wimboh menjelaskan, profil risiko perbankan terjaga meski diterpa dampak pandemi Covid-19. Kinerja perbankan dan perusahaan keuangan nonbank pada tahun lalu anjlok, tercermin dari laba yang turun 30% hingga 40%.
Kinerja laba yang anjlok antara lain terjadi karena restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan mencapai Rp 971 triliun hingga akhir tahun lalu. Rata-rata debitur perbankan meminta penundaan pembayaran bunga dan pokok.
"Penurunan laba ini sudah kami prediksi, tidak apa-apa. Namun, kami bersama-sama ingin agar sektor keuangan pulih dengan berbagai kebijakan," kata dia.
OJK, antara lain memberikan ruang yang lebih leluasa bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan dari sisi suplai. Wimboh siap melonggarkan aturan ATMR (aset tertimbang menurut risiko) dan BMPK (batas maksimal pemberian kredit) untuk sektor-sektor pengungkit ekonomi seperti perumahan, kendaraan bermotor, dan kesehatan.
"Sektor-sektor itu kami dorong karena jika nanti tenaga kerja sudah mulai kembali bekerja, mereka dapat lebih cepat mengangsur motor, rumah, dan mobil sehingga lebih cepat mendorong perekonomian," katanya.
Penyaluran kredit, menurut dia, sebenarnya saat ini sudah mulai tumbuh pada segmen UMKM. Namun, penyaluran kredit pada sektor korporasi turun seiring 200 debitur perusahaan besar yang memilih menurunkan baki debet kreditnya mencapai Rp 61,9 triliun pada Desember 2020.
"Mereka tidak memerlukan kredit perbankan sebesar saat normal terutama modal kerja karena operasionalnya memang belum pulih," katanya.
Kebijakan-kebijakan yang disiapkan KSSK, menurut dia, diharapakan akan menjadi insentif bagi perusahaan-perusahana besar untuk kembali berekspansi saat permintaan masyarakat mulai membaik sejalan dengan vaksinasi yang mulai dilaksanakan. Tanda-tanda perbaikan ekonomi, menurut Wimboh sudah ada. Penyaluran kredit pada Desember sebenarnya sudah tumbuh dibandingkan November. Konsumsi juga mulai meningkat.
"Ini masalah waktu. Perusahaan-perusahaan besar akan gegap gempita untuk pulih kembali," ujarnya.
Ekonom Chatib Basri menjelaskan, kebijakan moneter tidak sepenuhnya efektif untuk memulihkan ekonomi dalam kondisi saat ini. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong konsumsi. "Kalau hanya didorong sisi suplai, perusahaan produksi tapi tidakada yang beli, akibatnya kredit tidak balik dan menjadi NPL," ujar Chatib dalam Webinar Mandiri Sekuritas, akhir pekan lalu.
Ia menjelakan kebijakan untuk mendorong konsumsi harus diutamakan. Jika konsumsi membaik, investasi juga akan terdorong sehingga perekonomian akan pulih lebih cepat. Sementara jika kebijakan terkait investasi lebih diutamakan, konsumsi akan pulih tetapi lebih lambat memberikan daya dukung terhadap perekonomian.
Untuk itu, menurut dia, vaksinasi menjadi game changer bagi pemulihan ekonomi di tahun ini. Vaksinasi akan mendorong kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga pemulihan ekonomi dapat terakselerasi.
"Jika lebih banyak orang divaksin pada semester II akan lebih banyak masyarakat yang confidence untuk melakukan aktivitas ekonomi sehingga ekonomi akan pulih cepat. Namun dengan catatan, tidak ada lonjakan kasus," ujarnya.
