DPR Restui PMN HK dan PAL Rp 7,5 T , Sri Mulyani Tetapkan 3 Syarat PMN
Suntikan pemerintah juga akan diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp 2,25 triliun guna mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR FLPP.
Dana sebesar Rp 20 triliun akan diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia untuk peningkatan kapasitas usaha dalam menata industri perasuransian dan penjaminan. Selanjutnya, PT Pelindo III akan mendapat Rp 1,2 triliun guna pengembangan Pelabuhan Benoa untuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub.
Untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), pemerintah mengalokasikan Rp 470 miliar pada tahun depan. Anggaran tersebut ditujukan untuk membantu pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di TanaMori-Labuan Bajo.
PT Kawasan Industri Wijayakusuma akan mendapat dana segar Rp 977 miliar untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang.
Sedangkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Indonesia Eximbank bakal disuntik Rp 5 triliun pada 2021. Anggaran itu untuk penyediaan pembiayaan penjaminna dan asuransi serta penugasan khusus ekspor.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan beberapa fraksi DPR menyoroti rencana pemberian PMN kepada BUMN dalam APBN 2021. Fraksi PKS, misalnya, tidak menyetujui pemberian PMN kepada PT BPUI untuk penyelesaian kasus PT Jiwasraya.
Permasalahan dalam kasus Jiwasraya dinilai akibat ada indikasi korupsi, fraud, dan missmanagement. PKS menilai perampokan atas Jiwasraya harus diproses secara hukum, dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab kepada nasabah.
“Pemberian PMN kepada Jiwasraya, yang bersumber dari APBN, merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia,” ujar Said dalam sidang paripurna, Selasa (29/9/2020).
Aset-aset Jiwasraya yang masih bisa diselamatkan seharusnya diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah asuransi tradisional, antara lain terdiri dari para pensiunan. Sebaliknya, bukan untuk nasabah saving plan.
Said mengatakan, Partai Nasdem mengingatkan pemerintah terkait dengan postur PMN kepada BUMN harus sesuai dengan perencanaan, alokasi, dan tujuan. PMN mesti diberikan kepada BUMN yang sehat dan berkinerja baik.
