Bansos Ganjal Anjloknya Konsumsi saat Pandemi, Dananya Susut Tahun Ini

Agatha Olivia Victoria
17 Februari 2021, 18:16
anggaran bansos, kementerian keuangan, sri mulyani,
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Warga membawa Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 di kawasan Jatinegara, Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Sri Mulyani mengatakan manfaat terbesar dana perlindungan sosial ini terutama bagi penduduk miskin dan rentan atau kelompok 50% termiskin. Program Perlinsos juga menjangkau hingga penduduk kelas menengah yang terdampak seperti bantuan upah, kartu prakerja, dan subsidi kuota internet. "Tanpa program PEN, kemiskinan diperkirakan tertekan lebih dalam di tahun 2020," kata dia.  

Namun, pemerintah menurunkan dana perlindungan sosial tahun ini karena anggapan semakin bergeraknya roda perekonomian dan terciptanya lapangan kerja baru. "Dukungan pada UMKM, korporasi, dan insentif pada dunia usaha juga direlaksasi secara bertahap seiring pulihnya perekonomian nasional," ujar Sri Mulyani dalam penjelasan di DPR tahun lalu.


Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky memperkirakan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2021 akan meningkat. "Ini seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial, bansos yang terus berjalan, serta vaksinasi yang sudah mulai berjalan," kata Riefky kepada Katadata.co.id, Rabu (17/2).

Meski konsumsi rumah tangga akan membaik bila dibandingkan kuartal IV 2020, Riefky menilai bahwa ekonomi RI masih akan terkontraksi dibanding kuartal I 2020. Dia pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, akan pulih secara bertahap pada tahun ini meski dampak krisis Covid-19 masih terus berlanjut.

Namun, pemulihan ekonomi berpotensi terhambat oleh penerapan kembali pembatasan mobilitas masyarakat dan kemungkinan lambatnya ketersediaan vaksin. Sehingga pemerintah perlu membarengi dengan stimulus yang cakupannya lebih luas, perbaikan target kepada rumah tangga dan pelaku usaha yang rentan. Selain itu, mempersiapkan pengadaan dan distribusi vaksin yang efektif.

Adapun ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengkritik alokasi PEN. Dia menyoroti alokasi insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi nol persen untuk mobil baru katergori di bawah 1.500 cc yang masuk dalam anggaran PEN.

Alokasi insentif PPnBM dari program PEN ini seharusnya dapat dialokasikan untuk dana perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. "Jadi tidak akan efektif untuk mendorong pemulihan ekonomi," ujar Nailul.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...