Sri Mulyani Kaitkan Pemberantasan Korupsi dan Jebakan "Middle Income"

Agatha Olivia Victoria
14 April 2021, 12:05
pemberantasan korupsi, sri mulyani, korupsi, middle income trap
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dalam memperkuat proses bisnis secara digital, Kemenkeu juga mengembangakan pembaruan sistem inti administrasi sistem perpajakan atau core tax. Hal ini diharapkan bisa terus memperkuat institusi pajak agar dapat memberikan pelayanan secara pasti dan mudah bagi WP.

Dari sisi belanja, ia berpendapat pencegahan korupsi dilakukan dengan mendorong perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Integritas berbagai integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik akan membuat kementerian/lembaga bisa lebih pasti, profesional, transparan, dan tidak koruptif.

Pangkas Rente Barang Impor

Berbeda dengan pandangan Menkeu,Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian menilai pemerintah harus memotong rente barang impor jika ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Dia mencontohkan, rantai pasokan komoditas pertanian sangat panjang di Indonesia. Setiap rantai pasokan mempunyai peluang besar untuk dikorupsi oleh pemburu rente.

Hal itu yang menyebabkan harga telur di Indonesia lebih mahal Rp 10.000 dibandingkan telur di Inggris. Selain itu, harga bawang bombai di Indonesia sempat menembus Rp 180.000 per kilogram pada beberapa bulan yang lalu.

"Memotong rente atau bahkan korupsi di berbagai barang-barang impor," kata Dzulfian dalam sebuah webinar, pada pertengahan tahun lalu.

Dia juga menilai pemerintah perlu meningkatkan investasi yang berkualitas, yaitu investasi yang menciptakan pekerjaan dengan nilai tambah tinggi. Sebagai contoh, Indonesia dapat menarik perusahaan besar untuk meletakkan kantor pusatnya di tanah air, penelitian dan riset atau marketing di Indonesia.

Sejauh ini, lanjut dia, Indonesia hanya menjadi pusat perakitan yang hanya memiliki nilai tambah rendah atau hanya menjadi pasar. "Bukan menjadi pusat produksi," katanya.

Adapun, kategori negara berpendapatan menengah ke atas menurut Bank Dunia, yakni memiliki Penghasilan Nasional Bruto (PNB/GNI) sekitar US$ 4.046-US$ 12.535. Sedangkan PNB Indonesia hanya US$ 4.050 pada Juli 2020. Itu artinya, Indonesia berada di batas bawah kategori negara berpenghasilan menengah atas.

Sementara itu, Bank Dunia mencatat, negara dengan pendapatan tertinggi adalah Swiss. Lalu, di bawahnya adalah Norwegia, Macau (Tiongkok), Pulau Man, Luksemburg, Islandia, dan Amerika Serikat. GNI per kapita Indonesia untuk 2019 berada di angka US$ 4.050, naik dari posisi sebelumnya di US$ 3.840.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...