Alasan Sri Mulyani Mau Suntik LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Rp 6,9 T
Ia mengatakan pihaknya juga sempat meminta kepada Kementerian BUMN untuk bernegosiasi semaksimal mungkin dengan konsorsium Cina untuk memecah kebuntuan tersebut. Hal ini untuk mencegah agar pemerintah tidak menggelontorkan PMN sebanyak itu.
Selain itu, ia menyarankan jika tetap buntu, maka dilakukan debt to equity swap. Ini merupakan opsi dengan menukar utang menjadi saham atau menukarkan menjadi penyertaan modal.
Meski begitu, karena Kementerian keuangan sudah turun tangan, Sri Mulyani mengatakan pihaknya tidak bisa lagi mengeluh mengenai struktur proyek yang dijanjikan konsorsium. Pemerintah hanya punya opsi untuk mengoptimalkan ruang yang ada namun tetap menjaga tata kelola yang baik.
Secara prosedural, pemerintah masuk dalam proyek ini dengan pertimbangan bahwa KCJB sudah masuk dalam Proyek Strategis Naisonal (PSN). Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 109 tahun 2020. Selain itu, Sri Mulyani memastikan, sebelum mereka ikut serta, proyek ini juga sudah diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kendati sudah masuk dalam PSN, Sri Mulyani mengatakan proyek ini kemungkinan baru memiliki nilai ekonomi setelah beberapa tahun beroperasi. Ia mengilustrasikan seperti halnya proyek tol Jagorawi yang semula dianggap tidak akan bernilai guna, kini justru disesaki kendaraan.
Sri Mulyani tampaknya mencoba menjawab kritikan atas berbagai proyek ini. Ekonom Senior Faisal Basri bahkan sempat mengatakan proyek ini mustahil balik modal.
Seperti halnya proyek kereta cepat, LRT Jabodebek pun mengalami pembengkakan biaya. Proses pembangunan LRT tak sesuai target awal penyelesaian sehingga biaya terus bertambah.
Proyek LRT Jabodebek yang mulai dibangun sejak 2015 ditargetkan rampung pada 2019. Setelah molor dua tahun, proyek ini ditargetkan rampung 2022. Proses konstruksi LRT Jabodebek dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
