APBD Surplus Rp 111 T, Sri Mulyani Kesal Banyak Daerah Tahan Belanja
Berdasarkan jenis belanjanya, mayoritas belanja daerah digunakan untuk membayar para pegawai yang mencapai Rp 297,37 triliun. Belanja modal terealisasi Rp 67,64 triliun, belanja barang dan jasa Rp 198,3 triliun, dan belanja lainnya Rp 166,82 triliun.
Lambannya belanja daerah bukan hanya untuk kebutuhan umum, tetapi juga pada belanja di bidang kesehatan dan perlindungan sosial yang berkaitan dengan penanganan pandemi. Realisasinya baru mencapai Rp 32,1 triliun atau 58,51% dari pagu.
Pemerintah daerah sebelimnya diminta menyediakan anggaran daerahnya untuk kebutuhan penanganan pandemi yang totalnya Rp 54,8 triliun. Ini bersumber dari hasil earmark 8% DAU/DBH, penyaluran DID, penyaluran dana desa, serta penyaluran BOK untuk Covid-19.
"Kita tentu harus menjaga tidak boleh ada korupsi tapi bukan berarti kita tidak berani belanja, ini nasihat yang harus terus diberikan dan diempower kepada K/L dan daerah," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri Mulyani melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada periode yang sama defisit Rp 548,9 triliun. Nilai ini setara 3,29% terhadap Produk Domestik Bruto.
Defisit didorong oleh belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Meski demikian, pendapatan yang tumbuh lebih kuat mendorong defsiti masih jauh dari target tahun ini.
Pendapatan negara hingga bulan lalu tumbuh 18,2% menjadi Rp 1.510 triliun, sedangkan realisasi belanja negara hannya tumbuh 0,8% menjadi Rp 2.058,9 triliun.
