Sri Mulyani Soroti Besarnya Honor dan Uang Perjalanan Dinas PNS Daerah
"Untuk kualitas belanja kami bersama DPR telah sepakat untuk melakukan pengaturan belanja pegawai dan belanja infrastruktur. Belanja pegawai 30% dan infrastruktur 40%," katanya.
Selaian menyoroti tingginya honorarium dan uang perjalanan dinas PNS daerah, Sri Mulyani juga mengungkap tidak efisiennya belanja daerah karena terlalu banyak program yang dibuat daerah. Banyak anggaran daerah yang akhirnya mengalir ke program-program kecil dengan dampak yang sangat minim kepada masyarakat.
Catatan Sri Mulyani, terdapat 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan yang dijalankan dan memperoleh anggaran dari daerah. "Sehingga dampaknya sangat minim atau bahkan tidak dirasakan, atau kalau kata bapak presiden 'uangnya diecer-ecer'," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengkritik belanja daerah yang masih mempertahankan pola lama. Penyerapan anggarannya baru digencarkan di periode akhir tahun. Hal ini menyebabkan munculnya idle cash alias kas daerah yang menganggur.
Oleh karena itu, menurut dia, UU HKPD tak hanya mengatur ulang terkait belanja daerah, tetapi juga mengubah ketentuan mengenai transfer ke daerah yang merupakan sumber utama penerimaan daerah.
Sri Mulyani menghapus ketentuan terkait pagu minimum transfer daerah melalui komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula dibatasi 26% terhadap Pendapata Dalam Negeri (PDN) Neto. Selain itu, pengalokasian DAU juga tidak akan sama rata tiap daerah, tetapi memberlakukan klasterisasi sesuai kebutuhan fiskal masing-masing daerah.
"Dalam DAU tidak ada one size fit all, tidak sama di semua daerah. Kami memperhatikan jumlah pendudukannya, kondisi daerahnya, karakteristik daerah-daerah tersebut, serta track record kinerja daerah tersebut," kata Sri Mulyani.
