Sri Mulyani Akan Beri Tunjangan untuk PNS yang Pindah ke Ibu Kota Baru
Berdasarkan rencana pemerintah, pemindahan ASN akan dilakukan dalam horizon waktu lima tahun, mulai dari 2023-2027. Rencananya, ada sekitar 127,5 ribu ASN yang diboyong menempati ibu kota baru dalam periode waktu tersebut.
Pemindahan yang dimulai pada 2023 mencakup 25.500 orang, dengan besaran yang sama setiap tahunnya. Pemindahan dimulai setahun lebih awal dari pemindahan resmi 2024 agar saat presiden dan wapres resmi pindah. Setidaknya, akan ada 20% PNS yang sudah beroperasi saat itu.
"Pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap dengan menentukan kementerian atau lembaga yang akan dipindahkan lebih dahulu ke IKN," tulis dalam laman tersebut dikutip Selasa (18/1).
Kementerian atau lembaga yang pertama kali akan pindah adalah yang menjalankan layanan publik esensial. Pada tahap pertama yang berlangsung hingga 2024, kemudian tahap kedua setelah 2024 hingga 2029.
"Misalnya dalam konteks untuk tahap yang paling awal ini, jika kantor presiden maupun wakil presiden ini pindah sebelum 2024, tentu beberapa Kementerian yang kita sebut Triumvirat baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian pertahanan," kata Velix dalam webinar bulan lalu.
Tiga Kementerian tersebut merupakan layanan publik yang paling minimum harus pindah lebih dulu. Namun, dia mengatakan pemerintah juga akan mempertimbangkan beberapa kementerian dan lembaga lain yang dirasa perlu pindah untuk memberi dukungan kebijakan negara.
