Kemenkeu Beri Sinyal Skema Subsidi Listrik dan LPG Tertutup Mulai 2023
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa implementasi dari skema subsidi LPG 3 kg secara tertutup sangat berat untuk diterapkan. Mengingat penerapan skema subsidi terbuka sudah menjadi kebiasaan selama belasan tahun.
"Berat sangat berat. Pemerintah sudah tiga tahun terakhir ini lakukan pilot project," ujarnya dalam acara Energy Corner, Senin (14/3).
Penerapan subsidi tertutup ini menurutnya bukan hanya menunggu perbaikan DTKS saja, tetapi diperlukan juga teknologi berupa fingerprint atau sidik jari dan biometrik melalui retina mata agar penerima subsidi ini tepat sasaran.
Reformasi Subsidi Terakhir Kali 2017
Febrio mengatakan pemerintah masih memiliki ruang untuk terus memperbaiki kebijakan pemberian subsidi energi setelah reformasi yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2017. Upaya untuk terus melakukan reformasi subsidi energi uni terutama untuk optimalisasi agar subsidi bisa tepat sasaran.
"Tahun 2017 itu merupakan tahun terakhir dimana pemerintah melakukan reformasi yang cukup signifikan,setelah itu memang reformasi subsidi energi cenderung stagnan dan kita harus melihat timing yang tepat untuk melihat bagaimana reformasi ini kita lanjutkan di tahun 2022 bahkan tahun-tahun ke depan," kata Febrio.
Pada tahun 207 lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menghapuskan golongan rumah tangga dengan 900 VA dari golongan yang menerima subsidi listrik. Pemerintah memfokuskan agar subsidi listrik bisa dinikmati oleh 40% kelompok masyarakat termiskin.
Sebelumnya, pada tahun 2015 pemerintah juga sempat melakukan reformasi subsidi energi melalui beberapa kebijakan. Saat itu, pemerintah menghapus subsidi BBM jenis premium, pemerintah memberlakukan subsidi tetap untuk BBM solar dan menghapuskan 12 golongan pelanggan listrik dari daftar penerima subsidi listrik.
