Sri Mulyani Sindir Ratusan Ribu Program Pemda Tak Bermanfaat
"Memang ini tidak diimplementasikan serta merta tetapi secara bertahap, karena saya tahu mungkin ada kabupaten kota yang kemudian bilang 'ibu ya ini nggak mungkin karena sekarang belanja saya mayoritas untuk gaji ' makanya nanti dilakukan penyesuaian," kata Sri Mulyani.
Kelima, optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) non-earmarked untuk belanja daerah berdasarkan kinerja pelayanan publik daerah. Daerah yang kinerja layanan publiknya sudah tinggi, maka SiLPA bisa diinvestasikan untuk pembentukan dana abadi daerah. Sementara daerah yang kinerja layanan publiknya masih rendah maka SiLPA diarahkan untuk belanja infrastruktur dan pelayanan publik.
Di samping lima hal tadi, optimalisasi belanja daerah ini juga dilakukan lewat peningkatan kualitas dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan pengawasan internal. Ia menyebut kualitas SDM yang mengelola keuangan negara di daerah harus terus diperbaiki. Pihaknya berjanji akan terus mendorong program-program yang bertujuan meningkatkan kompetensi teknis untuk pegawai di daerah.
"Kualitas SDM ini bagaimana menyusun program, membuat DIPA, sehingga kalau kita menggunakan anggaran itu tujuannya bukan untuk lebih banyak bikin rapat, tapi betul-betul untuk memberi manfaat untuk masyarakat, serta tentunya saya berharap pengawasan APBD juga harus terus ditingkatkan," ujar dia.
Dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 15 provinsi telah mencapai realisasi belanja daerah 2021. Tercatat, rata-rata persentase realisasi belanja semua provinsi sebesar 74,48%. Berikut grafik Databoks:
