Kurs Pajak 10-16 Agustus, Rupiah Menguat Terhadap 20 Mata Uang Asing

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan kurs pajak untuk periode 10-16 Agustus. Selama sepekan mendatang, rupiah ditetapkan menguat terhadap mayoritas mata uang yang masuk dalam daftar.

Nilai tukar rupiah untuk perpajakan selama sepekan mendatang ditetapkan menguat terhadap mayoritas mata uang negara-negara mitra dagang. Kondisi ini berbanding terbalik dibanding posisi sepekan lalu, di mana rupiah ditetapkan melemah terhadap mayoritas mata uang negara-negara mitra dagang.

Terhadap dolar Amerika Serikat (AS), kurs pajak untuk periode 10-16 Agustus ditetapkan sebesar Rp 14.903 per dolar AS (US$). Nilai yang ditetapkan ini, menguat signifikan 0,4% dibandingkan nilai yang ditetapkan pekan lalu.

Kemudian, terhadap dolar Australia (A$), nilai tukar rupiah ditetapkan di level Rp 10.364,02 per A$1, atau menguat 0,65%. Lalu, terhadap yuan Tiongkok, rupiah ditetapkan di level Rp 2.201,75, atau menguat 0,65%.

Lalu, untuk transaksi dengan euro (€), kurs pajak rupiah ditetapkan sebesar Rp 15.207,3 per €1, atau menguat 0,26%. Sementara, terhadap dolar Singapura (S$), ringgit Malaysia (RM), dan won Korea Selatan (₩), rupiah ditetapkan menguat masing-masing 0,1%, 0,4%, dan 0,34%.

Nilai rupiah untuk transaksi perpajakan hanya ditetapkan melemah terhadap yen Jepang (¥), dan rupee India (₹). Terhadap yen Jepang, rupiah ditetapkan di level Rp 11.178,92 per ¥100, atau melemah 1,26%. Sementara, terhadap rupee India, rupiah ditetapkan sebesar Rp 188,34 per ₹1 atau melemah 0,29%.

Selain itu, kurs pajak untuk periode 10-16 Agustus ditetapkan melemah terhadap kroner Norwegia (kr), rupee Pakistan (₨), dan bath Thailand (฿). Terhadap tiga mata uang ini, rupiah ditetapkan melemah masing-masing 0,06%, 4,63%, dan 1,18%.

Berikut ini, perincian kurs pajak rupiah yang ditetapkan pemerintah untuk periode 10-16 Agustus 2022 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 41/KM.10/2022.

Sekilas Kurs Pajak

Kurs pajak merupakan nilai tukar yang menjadi dasar untuk pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), pajak ekspor dan Pajak Penghasilan (PPh). Penggunaannya didasarkan atas keharusan meengubah transaksi terkait perpajakan dalam mata uang asing ke rupiah.

Penggunaan kurs ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012, yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) PPN dan PPnBM. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa untuk transaksi penghitungan PPN atau PPN dan PPnBM terutang, harus diubah ke dalam mata uang rupiah.

Kurs pajak menjadi acuan untuk kegiatan impor barang kena pajak (BKP), penyerahan BKP, penyerahan jasa kena pajak (JKP), pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

Nilai tukar perpajakan ini, juga ditetapkan untuk transaksi pemanfaatan BKP dan/atau JKP dari luar daerah pabean. Daerah di luar pabean yang dimaksud adalah, wilayah Indonesia.

Kurs pajak terdiri atas 25 mata uang asing yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu. Artinya, setiap transaksi terkait perpajakan, dan bea masuk yang menggunakan 25 mata uang asing dalam daftar, harus diubah ke dalam rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan.

Nilai tukar untuk perpajakan ini bersifat fluktuatif dan nilainya ditetapkan setiap seminggu sekali oleh Kemenkeu melalui KMK) yang berlaku selama tujuh hari. Penentuannya berubah-ubah setiap periode, tergantung dari perubahan nilai mata uang dolar AS yang menjadi acuan utama.

Adapun, untuk transaksi perpajakan terhadap mata uang di luar daftar yang ditetapkan oleh BKF, pelaku usaha harus mengkonversinya terlebih dahulu ke dolar AS menggunakan kurs spot. Kurs pajak, kemudian digunakan berdasarkan nilai konversi untuk mata uang tersebut. Nilai yang digunakan adalah kurs untuk transaksi perpajakan dalam dolar AS, yang telah ditentukan oleh BKF.