Ekonom Soal Program Makan Siang Gratis Ala Prabowo: Urgensi Tak Tinggi

 Zahwa Madjid
9 November 2023, 18:00
Prabowo
ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa.
Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berpidato saat menghadiri deklarasi dukungan dari Induk Koperasi Unit Desa (KUD) di Jakarta, Sabtu (4/11/20223).

Selain itu, terdapat program sekolah gratis yang lebih mendesak. Bahkan Bhima menyarankan untuk menggratiskan uang kuliah tunggal atau UKT untuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

“Chile saja sudah mulai progresif menggratiskan perguruan tinggi, Indonesia masih tertinggal. Tapi saran buat pak Prabowo perlu dicari dari mana uangnya. Program bapak Prabowo sangat banyak,” kata Bhima.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy menilai program tersebut bisa memberikan efek berlapis ke perekonomian. Sebab, dengan adanya program makan siang gratis maka rantai pasok yang terhubung dengan program ini diasumsikan dapat bergerak. 

“Namun saya kira ada beberapa hal yang mendasari apakah kemudian asumsi itu bisa berjalan atau tidak. Seperti apakah ada studi atau contoh praktis dari negara lain yang sudah menjalankan program yang serupa sehingga Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara tersebut,” katta Yusuf.

Selain itu, Yusuf mengatakan dengan berjalannya program perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan dari harga suatu produk antara wilayah di Indonesia. Sehingga efek multiplier itu tentu juga perlu mempertimbangkan bagaimana ongkos yang harus dikeluarkan ketika menjalankan program ini. 

“Kalau kita bicara konteks sama tentu akan ada perbedaan harga karena tidak semua daerah di Indonesia punya sentra produksi yang sama untuk komoditas atau bahan pangan tertentu dan selisihnya inilah yang kemudian tentu akan ditanggung pemerintah dalam menjalankan program ini,” katanya.

Dari segi anggaran, Yusuf menilai Prabowo harus mempertimbangkan bagaimana kapasitas fiskal dalam menampung program beban ini. Seperti apakah tambahan belanja ini juga bisa ditutupi oleh penerimaan yang cukup sehingga kondisi APBN tidak melenceng dari target pengelolaan APBN dalam jangka menengah. 

“Kalau misalnya APBN tidak bisa menanggung dari sisi pembiayaan pajak, maka pembiayaan akan dilakukan dalam bentuk lain. Katakanlah dengan penerbitan surat tautan, apakah secara politik ini kemudian akan dapat diterima oleh pemerintah dan juga legislatif? Saya kira yang kemudian akan ikut menentukan bagaimana program ini akan bisa berjalan atau tidak kalau Pak Prabowo terpilih dan ingin menjalankan program ini,” katanya.

Halaman:
Reporter: Zahwa Madjid
Editor: Lavinda
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...