Menkeu Revisi Aturan Penghapusan Piutang Bea Cukai, Berlaku Maret 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah ketentuan terkait penghapusan piutang bidang kepabeanan dan cukai atau bea cukai. Revisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147 tahun 2023, yang mencabut PMK 71/PMK.04/2012.
Aturan ini mulai berlaku setelah 90 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 29 Desember 2023, atau efektif berlaku mulai 28 Maret 2024. Pertimbangan dikeluarkannya PMK 147/2023, adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan penatausahaan piutang bea cukai.
Berdasarkan Pasal 2 PMK 147/2023, piutang kepabeanan dan cukai dapat dilakukan penghapusan, yang terdiri dari penghapusbukuan dan penghapustagihan.
Penghapusan dilakukan terhadap piutang yang tercantum dalam surat penetapan, surat tagihan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan, dan/atau putusan badan peradilan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan/atau cukai.
Aturan ini juga mengatur periode kedaluwarsa terkait hak penagihan atas piutang bea cukai, yakni setelah 10 tahun. Aturan kedaluwarsa ini berlaku atas hak penagihan dalam empat dokumen, antara lain surat penetapan dan surat tagihan, keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai keberatan, dan/atau putusan badan peradilan pajak.
Adapun, masa kedaluwarsa atas piutang di bidang kepabeanan tidak dapat diperhitungkan dengan memperhitungkan beberapa hal, antara lain:
- Pihak terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- Pihak terutang memperoleh penundaan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi paling lama 12 bulan.
- Pihak terutang melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan.
Sementara itu, masa kedaluwarsa atas piutang di bidang cukai tidak diperhitungkan dalam hal terdapat pengakuan cukai.
