Cak Imin dan Gibran Janjikan Dana Desa Naik, Ini Kata Ekonom
Pembahasan anggaran dana desa menjadi sorotan dalam debat Cawapres pada Minggu (21/1) malam. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bahkan berjanji untuk meningkatkan dana desa jika terpilih dalam Pilpres nanti.
Gibran mengklaim bahwa dana desa sudah terbukti berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal di Indonesia. Selain itu, anggaran yang dialokasikan dan dikucurkan langsung ke desa berhasil meningkatkan jumlah desa berkembang dan mandiri.
"Oleh karena itu, anggaran desa akan ditingkatkan sesuai kekuatan fiskal di dalam negeri," kata Gibran.
Tak berbeda, Muhaimin juga berjanji untuk menaikkan dana desa minimal Rp 5 miliar per desa guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.
"Yang lebih penting, desa harus diberi insentif supaya lebih maju. Keinginan saya, menambahkan dana desa minimal Rp 5 miliar agar lebih maju lagi," ujar lelaki yang disapa Cak Imin ini.
Alokasi dana desa yang dijanjikan Cak Imin cukup besar. Berdasarkan data sistem informasi Kementerian Desa, dana yang disalurkan kepada 75.625 desa sebesar Rp 68,6 triliun pada 2023. Artinya, per desa mendapatkan dana sebesar Rp 912 juta.
Perlu Penyesuaian dengan Inflasi
Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai, peningkatan dana desa memang perlu dilakukan meski nominalnya yang masih diperdebatkan. Namun peningkatan ini perlu penyesuaian terhadap tingkat inflasi tiap tahun.
“Peningkatan ini perlu, tapi ada inflasi, sehingga perlu penyesuaian tiap tahun. Namun patut diperhatikan pula fokus dari penggunaan dana desa tersebut,” ujar Nailul kepada Katadata.co.id, Senin (22/1).
Sebelumnya, pembangunan desa berfokus pada pembangunan fisik. Seperti jalan dan infrastruktur dan lainnya. Kemudian dengan penambahan dana desa ini, pertumbuhan berfokus ke ekonomi dan pangan seperti lumbung padi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lainnya.
“Jika ditingkatkan, perlu program dan target baru yang lebih tinggi tentu saja. Harapannya desa bisa tumbuh menjadi desa mandiri dan menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan,” ujarnya.
Anggaran Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Menurutnya, dengan penambahan tersebut, maka pengelolaanya harus bisa lebih akuntabel dan dipertanggungjawabkan. Jika perlu, ada audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan laporan pertanggungjawaban yang valid.
