Prabowo Ingin Bentuk Kementerian Baru, Ekonom: Buang-Buang Uang Negara
Tak berbeda, Nailul pun menilai program makan siang gratis akan membuat celah fiskal akan semakin sempit. Dengan skema “semua” menikmati makan siang gratis, keuangan negara tak akan kuat menopang beban fiskal.
“Alhasil ada beberapa pilihan, yang pasti dan gampang dilakukan adalah mengurangi subsidi energi,” ujarnya.
Jika pemerintah berencana menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi energi, Nailul memperkirakan inflasi akan naik, beban hidup masyarakat, termasuk masyarakat miskin akan meningkat. Ini tidak sebanding dengan efek makan siang yang bisa salah sasaran.
"Saya prediksi, makan siang gratis untuk 100% ibu hamil, siswa, dan santri Indonesia tidak akan berhasil hingga tahun 2029. Paling mentok menyasar 51% di tahun 2029,” ujarnya.
Kementerian Baru sebagai Salah Satu Opsi
Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menampik isu Prabowo akan membentuk kementerian koordinator baru yang mengurusi program makan siang gratis. Budiman bilang, format kementerian ini masih dalam kajian.
“Belum ada nama. Itu hanya salah satu pilihan, karena bisa saja memakai kemenko yang sudah ada,” kata Budiman lewat pesan singkat pada Katadata.co.id, Rabu (21/2).
Budiman menjelaskan, ada opsi menggunakan kementerian yang sudah ada atau membentuk kementerian baru. Format draf kementerian ini sedang disusun oleh Dewan Pakar. Nantinya, draf ini akan diproses dan keputusan akhir diserahkan kepada Prabowo.
Lebih lanjut, Budiman memaparkan bahwa akan ada lima kementerian yang terlibat dalam implementasi program makan siang tersebut, yakni:
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Desa
- Kementerian UMKM Koperasi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan
“Soal kementerian koordinator yang ada, bisa saja ditambahi fungsinya untuk menjalankan program pangan dan gizi ini,” katanya.
