Sri Mulyani Kerek Target Defisit APBN 2025, Imbas Makan Siang Gratis?

Ferrika Lukmana Sari
27 Februari 2024, 06:00
Sri Mulyani
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN mengalami surplus sebesar Rp67,7 triliun hingga September 2023 atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan surplus APBN pada September 2022 yang tercatat sebesar Rp60,9 triliun.
Button AI Summarize

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mewaspadai kenaikkan defisit Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) pada 2025. Hal ini seiring perlambatan ekonomi domestik, ekonomi global hingga program pemerintah baru yang akan menambah beban APBN.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2023 mencapai Rp 347,6 triliun atau 1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut lebih rendah dari target pada APBN 2023 sebesar 2,84% PDB atau pada Perpres 75/2023 sebesar 2,27% dari PDB.

Namun Sri Mulyani Indrawati menaikkan target defisit APBN 2025 sebesar 2,45%-2,8% pada PDB. Perhitungan defisit tersebut termasuk anggaran program makan siang gratis yang dicanangkan oleh capres Prabowo Subianto.

Saat ini pagu indikatif program prioritas juga masih dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian/lembaga untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan dan akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya.

"Semuanya sudah harus masuk disitu, tidak ada yang on top. Jadi dalam defisit itu, sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Selasa (27/2).

Sri Mulyani mengatakan, target defisit tersebut masih masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan melalui penerimaan negara, pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah.

Sehingga postur RAPBN secara detail masih akan dibahas bulan depan, sambil menunggu hasil Pemilu resmi dari KPU. Setelah keputusan KPU keluar, pemerintah baru mulai merinci anggaran untuk tahun depan.

"Di bulan depan nanti, kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang resmi memenangi Pemilu," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Bendahara Negara ini juga mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo agar defisit APBN tersebut betul-betul dapat dikendalikan di tengah ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...